PADEK.JAWAPOS.COM—Masyarakat yang ingin bepergian dari Padang ke Bukittinggi dan sebaliknya via Lembah Anai, Kabupaten Tanahdatar, mesti bersabar lebih lama lagi. Setidaknya hingga dua bulan ke depan. Sebab, stakeholder terkait membutuhkan waktu hingga 21 Juli untuk memperbaiki jalan rusak di daerah tersebut karena galodo Sabtu (11/5) lalu.
Saat ini, perbaikan jalan nasional yang terputus itu dalam tahap penimbunan badan jalan. Pengerjaannya pun dilakukan siang dan malam.
”Ada beberapa lokasi yang tidak bisa dikerjakan secara darurat dikarenakan terkait dengan ketinggian, badan jalan yang skoring serta lebar jalan yang tipis. Sehingga, harus dikonstruksi permanen. Inilah yang membuat pengerjaannya agak lama,” terang Kepala BPJN Sumbar Thabrani, Senin (20/5).
Pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar memastikan, hingga saat ini proses pengerjaan masih berjalan dengan lancar meski dihadapkan dengan persoalan cuaca. Sehingga terkadang memaksa pekerjaan berhenti untuk sementara waktu.
”Kami juga terus waspada. Karena hujan, proses pengerjaan tidak bisa dilakukan di sungai karena kita tidak ingin mengambil risiko,” ucapnya.
Thabrani menjelaskan, jika proses pengerjaan ini terus berjalan dengan lancar, secara hitung-hitungan kasar, jalur Lembah Anai dapat dilalui pada 21 Juli mendatang. Dengan demikian, selagi kondisi jalan masih dalam tahap perbaikan, ia mengharapkan agar masyarakat di Sumbar dapat bersabar sementara waktu.
”Untuk perjalanan Padang-Bukittingi sementara masyarakat dapat melalui jalur alternatif begitu juga ke daerah lainnya. Dalam kondisi cuaca seperti ini kita harapkan masyarakat yang berkendara untuk berhati-hati. Jika pada kondisi hujan lebat, kami sarankan untuk menahan berpergian, menghindari potensi jalan longsor dan sebagainya,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan pengalihan arus lalu lintas akibat jalur utama Lembah Anai rusak, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbar secara optimal menyiagakan petugas di setiap jalur-jalur alternatif yang dilalui masyarakat. Hal ini diungkapkan Kadishub Sumbar Dedi Diantolani.
Katanya, untuk jalur di Sumbar, Dishub memberikan peringatan kepada masyarakat melalui spanduk-spanduk yang disebar di setiap ruas alternatif, mengingat terjadinya kecelakaan dikawasan jalur alternatif beberapa waktu yang lalu. ”Kami berharap, setiap pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara demi menjaga keselamatan sampai ke tujuan,” sebutnya.
Sedangkan, tiga jembatan yang rusak akibat di sapu galodo di Kabupaten Tanahdatar akan dibangun kembali secara permanen. Diantaranya, di Jorong Panti dan dua jembatan lainnya.
Hal ini disampaikan Bupati Tanahdatar Eka Putra Senin (20/5) saat meninjau jembatan Panti, Kecamatan Rambatan. ”Tadi bersama Kepala BNPB, kami telah mengajukan tiga jembatan untuk dibangun pemanen. Alhamdulillah, BNPB menyikapinya dengan baik,” ujar Eka.
Melihat kondisi jembatan di Jorong Panti yang semakin ambruk, Eka Putra mengatakan, pembangunannya akan menjadi skala prioritas. Karena jembatan tersebut merupakan salah satu titik vital aktivitas masyarakat. Baik masuk maupun keluar Tanahdatar.
”Tidak jembatan ini saja, jembatan di Simpang Manunggal dan Jembatan Katiangan di Nagari Paninjuan juga akan dibangun permanen,” ucapnya.
Modifikasi Cuaca hingga 24 Mei
Di sisi lain, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan dalam empat hari ke depan, pihaknya akan terus melakukan modifikasi cuaca. Yakni sampai 24 Mei mendatang. Ini bertujuan supaya tidak terjadi hujan di sekitar Gunung Marapi.
”Sehingga tim gabungan bisa maksimal membersihkan material di 18 aliran sungai yang berhulu di Gunung Marapi,” terangnya di posko bencana di Manunggal, Kecamatan Limakaum.
Pihaknya, tambah Suharyanto, sudah memetakan titik-titik potensi bencana. Kemudian digabungkan dalam sebuah peta risiko bencana yang sedang disusun dan bakal dibagikan ke pemerintah daerah.
”Pemetaan yang telah kami lakukan melalui pemantauan udara dan darat, nantinya ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk pembangunan rumah-rumah masyarakat di sepanjang bantaran aliran sungai. Sehingga ke depan masyarakat akan lebih aman,” katanya.
Memasuki hari ke 10 pascabencana, pencarian korban pun terus dilakukan. ”Untuk 10 korban hilang, akan terus dilakukan pencarian sampai beberapa waktu ke depan. Sedangkan pengungsi secara bertahap sudah berkurang di beberapa posko pengungsian dan kondisi logistik untuk 3 bulan ke depan terpantau mencukupi,” tukasnya.
Eka Putra menyampaikan saat ini korban meninggal dunia sebanyak 32 orang dan masih hilang sebanyak 10 orang. ”Kita terus melanjutkan pencarian korban yang masih hilang, dengan menurunkan 200 personil gabungan yang di bagi pada 6 sektor. Kita bahkan juga menurunkan alat rafting untuk menyisir sungai-sungai, bahkan sampai ke sungai di Kabupaten Sijunjung,” pungkasnya.
27 KK Setuju untuk Relokasi
Di kabupaten Agam, distribusi bantuan terus berlangsung di sejumlah titik terdampak bencana. Selain bahan pangan serta pakaian dan perlengkapan tidur, juga disalurkan alat berat untuk pembersihan material dari area permukiman dan fasilitas umum.
Di salah satu titik terdampak banjir bandang di Nagari Kototuo, Kecamatan IV Koto, proses pembersihan material terus dilakukan dilakukan tim gabungan. Baik dari Pemkab Agam, pemerintahan nagari dan masyarakat.
”Kami terus mengupayakan pembersihan sedimen di area pemukiman dan revitalisasi fasilitas umum. Kami harapkan dukungan dari seluruh pihak. Saat ini bantuan yang paling kita butuhkan ialah bantuan mobilisasi alat berat, truk, sekop, cangkul, gerobak, serta alat-alat untuk pembersihan material lainnya,” sebut Wali Nagari Kototuo, Irvan Darwin.
Menurutnya, sudah 60 persen material sedimen berhasil dibersihkan di wilayah terdampak di nagari tersebut. ”Di Nagari kita ada dua jorong yang terdampak. Jorong Galugua dan Jorong Lurah. Satu sekolah juga rata dengan tanah. Karena itu kita juga butuh peralatan sekolah dan fasilitas belajar,” ucapnya. Sekolah tersebut ialah SD 03 Kecamatan IV Koto. Untuk sementara proses belajar dilakukan di salah satu MDTA terdekat.
Di Nagari Bukik Batabuah, wali nagari setempat Firdaus menyebutkan, pihaknya telah dan masih melakukan pendataan terkait rencana relokasi warga yang ada di zona merah. Sejauh ini sudah ada masyarakat yang bersedia untuk mengikuti program relokasi.
”Sudah ada 27 KK yang menyatakan siap untuk direlokasi. Lima di antaranya relokasi mandiri. Dengan kata lain mereka memiliki lahan di wilayah yang tidak rawan. Kemudian 22 KK lainnya dikembalikan ke pemerintah kabupaten dan provinsi,” tutupnya. (tim)
Editor : Hendra Efison