PADEK.JAWAPOS.COM-Wakil Bupati Padangpariaman, Rahmat Hidayat, menekankan pentingnya kedisiplinan dan kehadiran pegawai serta pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan pemerintahan.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan staf ahli, asisten, inspektur, sekretariat dewan, seluruh kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, hingga kepala puskesmas se-Padangpariaman, kemarin.
Rahmat menegaskan bahwa sikap disiplin dan ketepatan waktu merupakan bagian dari budaya kerja yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Pimpinan kita adalah sosok yang sangat disiplin dan selalu tepat waktu dalam setiap agenda. Oleh karena itu, kita semua harus menyesuaikan diri dengan standar tersebut,” ujar Rahmat Hidayat.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, seluruh perangkat daerah harus bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wakil Bupati turut menyinggung efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Meski terdapat penghematan dalam alokasi dana, ia memastikan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi semangat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan serta memenuhi harapan masyarakat.
Sebaliknya, efisiensi ini harus menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk mencari sumber daya dan pendanaan alternatif guna mendukung program kerja yang telah dirancang.
“Jangan patah semangat. Tetap optimis bahwa kita dapat mewujudkan harapan masyarakat dengan inovasi dan kreativitas dalam mencari sumber daya tambahan,” tegasnya.
Rahmat pun meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan pemetaan terhadap berbagai isu dan permasalahan yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi pimpinan daerah dalam merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang konkret dan efektif.
Terkait dengan isu pelantikan, mutasi, dan rotasi jabatan, ia meminta agar seluruh ASN tetap tenang. Ia menegaskan bahwa Bupati telah berkomitmen untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta integritas dan loyalitas yang dimiliki.
Selain itu, ASN yang menduduki jabatan strategis harus memiliki rekam jejak yang bersih serta jaringan yang luas, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
“Kita akan memastikan bahwa penempatan jabatan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman di bidang yang relevan, serta integritas dan loyalitas yang tinggi. ASN yang ditunjuk harus memiliki rekam jejak yang baik dan tidak terlibat dalam permasalahan hukum,” tutupnya.
Dalam rapat itu, masing-masing kepala perangkat daerah dipandu oleh Sekkab Padangpariaman, Rudy Repenaldi Rilis, untuk memperkenalkan diri. “Rapat ini menjadi langkah penting dalam melakukan evaluasi serta menyelaraskan langkah kerja dengan visi dan misi pimpinan daerah yang baru,” ujar Rudy.
Semangat Pembangunan tak Boleh Kendor
Di sisi lain, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Solok Selatan (Solsel), Syamsurizaldi, menilai kebijakan efisiensi anggaran akan mempersempit ruang fiskal daerah. Meski begitu, Sekkab tetap mengingatkan jajaran pemerintahan daerah setempat tetap mempertahankan semangat pembangunan.
“Anggaran boleh saja berkurang dari pusat karena dampak efisiensi dan celah fiskal boleh menyempit. Tapi yang tidak boleh berkurang dan kendor yaitu semangat kita membangun daerah,” kata Syamsurizaldi.
Menurutnya, dengan kondisi efisiensi anggaran, maka upaya pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah, salah satunya dengan mengintegrasikan program-program yang akan dilaksanakan di daerah dengan program pemerintah pusat. Dia menyebut tantangan ini dirasakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Jadi, rumusan usulan program dan kegiatan prioritas, mendesak, berdaya ungkit dan berdampak luas terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, harus tetap mengacu pada aturan pusat dan sejalan dengan target dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Sementara, anggota DPRD Solsel, Roni Ismaji mengatakan, aspirasi masyarakat dalam rencana pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus tetap diakomodir dengan mengacu pada skala sangat prioritas.
“Masyarakat bisa dilibatkan untuk mengusulkan pembangunan, tapi harus sesuai kemampuan keuangan dan kewenangan kabupaten untuk tahun anggaran 2026,” jelasnya. (apg/tno)
Editor : Novitri Selvia