Kebijakan ini dipimpin langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernuran, Padang.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan tata kelola pembangunan yang lebih terintegrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program.
Mahyeldi menegaskan, penunjukan PIC bertujuan menjadi jembatan efektif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat berjalan lebih sinkron, terukur, dan tepat sasaran.
“PIC ini kita harapkan menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, kebijakan ini bukan sekadar penugasan administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan orkestrasi pembangunan berjalan lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Penguatan Koordinasi Jadi Kunci
Menurut Mahyeldi, penguatan koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Sinkronisasi yang kuat diyakini mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Ketika perencanaan terintegrasi dengan baik, pelaksanaan di lapangan akan lebih efektif dan hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan seluruh narahubung/PIC agar menjalankan peran secara aktif, responsif, dan solutif. Mereka diharapkan mampu mengawal program prioritas sekaligus menjawab berbagai dinamika dan tantangan di masing-masing wilayah.
Minimalkan Tumpang Tindih Program
Penunjukan PIC ini diharapkan mampu meminimalisir tumpang tindih program antarinstansi serta memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Adapun rincian penunjukan PIC Pemprov Sumbar untuk masing-masing kabupaten/kota antara lain:
- Kota Padang – Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- Kota Solok – Kepala Dinas Perhubungan
- Kota Padangpanjang – Kepala Biro Organisasi
- Kota Sawahlunto – Asisten Administrasi Umum
- Kota Bukittinggi – Kepala Bappeda
- Kota Payakumbuh – Kepala Dinas Pariwisata
- Kota Pariaman – Kepala Dinas Kesehatan
- Kabupaten Pasaman Barat – Kepala Dinas Perkimtan
- Kabupaten Pasaman – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kabupaten Kepulauan Mentawai – Kepala Kesbangpol
- Kabupaten Pesisir Selatan – Kepala Dinas Pangan
- Kabupaten Tanahdatar – Kepala Dinas DPMPTSP
- Kabupaten Solok – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
- Kabupaten Limapuluh Kota – Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Kabupaten Sijunjung – Sekretaris DPRD
- Kabupaten Dharmasraya – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pembangunan
- Kabupaten Agam – Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura
- Kabupaten Padangpariaman – Kepala Dinas Kehutanan
- Kabupaten Solok Selatan – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan Sumatera Barat yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.(*)
Editor : Hendra Efison