Pemko Bukittinggi Usung Konsep Sehat Dipertahankan, Sakit Diobati

27
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias.

Kota Bukittinggi mulai menjalani tatanan hidup normal baru atau new normal pasca lepas dari kebijakan PSBB jilid II di Sumbar. Dengan mengusung konsep “Sehat dipertahankan dan sakit diobati” Pemko setempat siap menjadi percontohan pola hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19 yang belum jelas ujungnya.

Ini diungkapkan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias saat menjadi narasumber Webinar Internasional bertajuk “Relasi Negara dan Karakter Kewarganegaraan Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19”. Peduli dan iba dengan warganya menjadi alasan utama pihaknya memilih tidak larut dan lepas dalam cengkraman kebijakan PSBB dan mantap menuju new normal.

“Kita perlu kurangi kecemasan warga. Memberi kesempatan pada mereka dapat memulai kembali aktifitas untuk memperbaiki ekonominya. Namun tentunya tetap dengan protokol kesehatan yang ditetapkan,” sebut Ramlan.

Menjadi pembicara pertama pada webinar tersebut, Ramlan kembali mengurai langkah-langkah serta kebijakan yang dilakukan Pemko Bukittinggi dalam penanganan Covid-19 yang diawali sejak ditemukannya kasus warga yang diduga terinfeksi covid-19 pada 16 Maret 2020. Gerak cepat pihaknya dalam penanganan Covid-19 di kota itu antara lain dengan mengambil kebijakan-kebijakan membatasi ruang gerak masyarakat.

Dimulai dari menutup semua ojek wisata berbayar. Lalu, meliburkan sekolah dengan study from home, merumahkan ASN dengan work from home mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui serta pejabat eselon IV ke bawah. Disusul membebaskan retribusi pelayanan pasar dan pasar grosir, pembebasan pembayaran pajak hotel, memberikan bantuan jaring pengaman sosial dalam bentuk pangan, pembebasan retribusi parkir serta pengambilan kebijakan lainnya dalam protokol kesehatan.

Namun, jelasnya, selama masa tanggap darurat diberlakukan, roda perekonomian masyarakat menjadi stagnan. Bahkan sejak PSBB diberlakukan hampir sebagaian besar sektor ekonomi tidak berjalan. Banyak masyarakat mengalami kekurangan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan dan tidak produktif.

Belum lagi soal pendidikan anak-anak sangat lama terlantar dan belajar dari rumah dirasa tidak efektif. Ditambah dengan beragam keluhan dan tuntutan dari umat yang cukup lama tidak beribadah di masjid. Sehingga muncul kekhawatiran kesulitan ekonomi masyarakat akan berpotensi memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

“Kesulitan ekonomi ini berpotensi jadi konflik, untuk itu perlu dilakukan pelonggaran kepada masyarakat untuk beraktifitas. Apabila roda perekonomian terlalu lama lumpuh maka untuk membangkitkan kembali membutuhkan waktu yang relatif lama. Belum lagi daya ungkit yang besar karena sudah sangat banyak badan-badan usaha maupun perorangan yang collaps,” paparnya.

Ditegaskan, kebijakan untuk tidak melanjutkan PSBB tak sekadar berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi dan sosial semata. Keputusan itu diperkuat dengan hasil evaluasi terhadap kasus pasien terkonfirmasi positif di Kota Bukittinggi. Hasil tracking yang dilakukan sebagian besar tidak terjadi penularan kepada orang yang pernah bersentuhan dan kasus pasien terkonfirmasi positif sebagai besar adalah OTG dan berhasil disembuhkan.

“Intinya, untuk memutus mata rantai covid-19 ini harus dilakukan secara bersama dan konsep saya adalah sehat kita pertahankan sehat dan yang sakit kita obati. Semua kita harus bersemangat agar imun tubuh tetap meningkat. Tidak perlu meghadapi dengan ketakutan yang penting adalah bagaimana kesadaran masyarakat untuk selalu mengunakan masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir,” pungkasnya.

Pernyataan sikap Pemko Bukittinggi untuk keluar dari PSBB jilid II Provinsi Sumbar menjadi perhatian banyak pihak, termasuk dikalangan akademisi. Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Ganefri, menilai Kota Bukittinggi sudah membuat terobosan baru melawan Covid-19.

“Banyak prediksi yang bermunculan kapan Covid-19 ini akan berakhir. Tapi tidak ada yang bisa memastikan wabah virus ini akan berakhir. Karena itu saya rasa perlu ada terobosan dan saya melihat Wali Kota Bukittinggi sudah membuat kebijakan baru, membuat terobosan baru. Mudah-mudahan ini juga menjadi masukan bagi pemerintah daerah atau kota yang ada di Sumbar dan juga di Indonesia dalam penanganan Covid-19 ini,” katanya.

Webinar Internasional ini melibatkan tiga negara yang menghadirkan praktisi dan akademisi dari Malaysia, Australia dan Indonesia dan diikuti lebih dari 3.000 orang partisipan dengan moderator Dr Hasrul Piliang. Kegiatan itu digagas oleh Prodi Pendidiakn Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Fakutas Ilmu Sosial UNP. Selain menghadirkan nara sumber Wali Kota Bukittinggi juga menghadirkan Prof Dr Ismet Fanany, M.Sc, Prof Madya Dr Nadrajan Thambu, Dr Shasitaran Raman Kutty, dan Prof Dr Azwar Ananda, M.A serta Dr Suryanef, M.Si selaku master of ceremony. (p)