1.368 KK di Bukittinggi Diajukan Terima BLT

Sekitar 1.368 Kepala Keluarga (KK) diusulkan Pemko Bukittinggi menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana APBD Provinsi Sumbar dan Kemensos RI. Data tersebut telah diserahkan Pemko kepada pihak Pemprov.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menjelaskan, pihak Pemko telah menyerahkan data kepada pemerintah provinsi beberapa hari lalu. Data awal BLT akan ditujukan pada 1.368 KK penerima, yang dirasa memang membutuhkan bantuan tersebut.

“Nanti penyalurannya langsung melalui PT. Pos Indonesia, sesegera mungkin akan dicairkan. Setiap KK akan menerima bantuan Rp 600.000,” ujar Ramlan saat ditemui, di ruang kerjanya, Senin (4/5).

Wako mengaku, jumlah penerima yang diajukan tidak memenuhi seluruh warga terdampak di Bukittinggi. Untuk itu, pemko terus melakukan pendataan dan juga menyiapkan anggaran untuk penambahannya. “Kita upayakan semaksimal mungkin. Jika dana APBN dan APBD Provinsi tidak cukup, kita coba tambah nanti dengan APBD Kota Bukittinggi,” tutupnya.

Sementara itu, Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan Sembako dan Ketahanan Pangan bagi warga terdampak Covid-19 di Kota Bukittinggi baru saja dituntaskan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam 2 (dua tahapan.

Tahap pertama, bantuan Sembako berupa beras 9 Kg, telur ayam 10 butir, minyak goreng ½ liter dan ikan sarden 3 kaleng khusus untuk setiap warga yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial sebanyak 19.583 jiwa.

Sedangkan pada tahap kedua, bantuan Ketahanan Pangan serupa, diberikan untuk setiap warga terdampak yang tidak masuk katagori DTKS, namun memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas terkait, seperti, Pedagang Kaki Lima, buruh/kuli, karyawan swasta yang dirumahkan/PHK, sopir angkutan umum, ojek online, kusir bendi dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap, berjumlah sebanyak 40.499 jiwa.

Sedangkan PNS, TNI, Polri, Pegawai Kontrak pada Instansi Pemerintah, pegawai BUMD/BUMN dan pensiunan PNS/TNI/Polri tidak termasuk ke dalam kriteria penerima bantuan.

Secara keseluruhan, bantuan tahap pertama dan kedua telah ditunaikan untuk warga Kota Bukittinggi terdampak Covid-19 yang berjumlah 60.082 jiwa dan keseluruhan anggarannya bersumber dari donasi Baznas Kota Bukittinggi, APBN Pusat serta APBD Kota Bukittinggi.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bukittinggi, Ibnu Asis mengapresiasi atas respon cepat Pemerintah Kota Bukittinggi menyalurkan JPS berupa bantuan sembako dan Ketahanan Pangan bagi warga terdampak Covid-19 di Kota Bukittinggi. Demikian juga untuk Pemprov Sumbar, atas kepedulian terhadap KK terdampak covid-19 dengan rencana aksi nyata akan menyalurkan BLT.

Menurut Ibnu, kondisi sebenarnya di lapangan, ternyata masih banyak KK yang merasa patut untuk diperkuat perekonomiannya dan dicukupkan kebutuhan dasar hariannya lantaran kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan tetap sebagai dampak langsung dari Covid-19 ini.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bukittinggi itu meminta secara khusus kepada Dinas terkait untuk melakukan pendataan dan verifikasi secara tepat, cermat dan akurat. “By name by address atau nama dan alamat calon penerima harus jelas dan sinkron. Jangan sampai ada data ganda atau data kosong. BLT dari Provinsi tersebut diharapkan benar-benar akan disalurkan untuk KK terdampak Covid-19 di luar penerima bantuan Sembako dan Ketahanan Pangan yang nama-namanya sudah terdata pada tahap pertama dan kedua,” sebutnya.

Di samping itu, khusus bagi warga yang memang merasa berhak untuk menerima BLT tersebut, namun belum tercatat dalam data Dinas terkait, Ibnu memberi saran agar segera melapor kepada tim survey pada kelurahannya masing-masing atau jika memungkinkan, silahkan melapor langsung ke Dinas terkait dimaksud dengan membawa dokumen kependudukan Kota Bukittinggi (KTP dan KK) yang masih berlaku. (stg)