Tolak Tinggalkan Kawasan BTC, Ratusan Pedagang ”Duduki” Kantor DPRD

14
Banto Trade Center (BTC) Bukittinggi. (NET)

Menolak untuk meninggalkan kawasan Banto Trade Center (BTC), ratusan pedagang ”menduduki” kantor DPRD Bukittinggi untuk menyampaikan aspirasi, Senin (5/7). Kehadiran pedagang di kantor dewan disambut sejumlah anggota legislatif tanpa insiden berarti.

“Kami ingin tetap berdagang, kalau bisa tetap di lokasi semula, kami meminta dicarikan solusi untuk itu,” kata seorang pedagang Pasar Banto yang hadir, Ana, 55.

Dengan menggunakan mantel karena hujan rinai sejak pagi, pedagang yang datang didominasi oleh kaum perempuan. Mereka duduk di lantai pintu masuk gedung dewan sambil menunggu sejumlah perwakilan berdialog dengan para anggota dewan.

Sebelum menyampaikan aspirasinya ke DPRD Bukittinggi, pedagang sempat melakukan aksi longmarch dengan membawa spanduk keberatan mereka. “Kenapa permintaan pengosongan dan penghentian aktifivitas berdagang ini datang secara tiba-tiba, kenapa harus dikosongkan, kami hanya mencari makan bukan mencari kekayaan,” kata pedagang lainnya, Iswandi.


Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan mengatakan mencarikan solusi secepatnya kepada pedagang. “Kita dari DPRD perwakilan masyarakat Kota Bukittinggi menampung aspirasi warga, selanjutnya akan melakukan pembicaraan intensif bersama mulai dari perwakilan PT. Citicon dengan Pemko dan bagaimana efeknya kepada pedagang,” kata dia.

Ia menambahkan, persoalan ini kemungkinan hanya dari miss komunikasi antara pemerintah daerah dengan PT. Citicon yang berakibat kepada pedagang. “Kami juga telah berkomunikasi dengan wali kota dengan kedatangan pedagang ini, sementara asprirasi pedagang kita tampung untuk selanjutnya dilakukan segera pembicaraan, juga hadir saat ini Amril Anwar sebagai perwakilan dari PT. Citicon yang mengelola BTC,” kata dia.

Baca Juga:  Penerapan PPKM Mikro Bakal Berakhir

Diberitakan Padang Ekspres sebelumnya Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar memberi tenggat waktu hingga 7 Juli 2021 agar pengelola BTC menertibkan para pedagang sembako di kawasan itu.

Wako beralasan aktivitas perdagangan sembako di area BTC, tidak sesuai dengan izin peruntukannya.  Tidak hanya itu, sejak dibangun, BTC belum pernah memberikan pembagian keuntungan dengan Pemko Bukittinggi sebagaimana komitmen yang telah pihak BTC tanda tangani sebelumnya.

“Bahkan, hingga saat ini tidak ada upaya mereka membayar PBB dan denda-denda yang menjadi kewajiban mereka. Ini jelas-jelas sangat merugikan Pemko Bukittinggi selama ini,” kata Erman.

Oleh karena itu dalam tenggat waktu sepekan tersebut, Wako mendesak BTC untuk membayar sejumlah kewajiban yang harus mereka penuhi. “Jika tidak ada itikad baik dari BTC hingga batas waktu yang ditentukan, Pemko akan menempuh jalur hukum dan akan meminta bantuan pihak Aparat Penegak Hukum di antaranya Kejaksaan, Polres dan Kodim untuk melakukan penertiban tersebut,” kata Wako.

Erman juga menyayangkan aktivitas perdagangan sembako di area BTC tersebut. Katanya, aktivitas itu dinilai merusak stabilitas usaha pedagang lama yang berada di Pasar Bawah, yang lokasinya berada berdekatan dengan BTC. “Ribuan pedagang lama di Pasar Bawah terkena dampak negatif akibat perdagangan sembako yang dilakukan tanpa izin di BTC,” kata Erman. (ryp)