Ancaman bagi Buruh, HMI Bukittinggi Desak Batalkan UU Cipta Kerja

156

Sikap penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI terus bergulir. Kali ini datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bukittinggi.

Ketum HMI Cabang Bukittinggi, Irvan meminta agar DPR RI membatalkan UU tersebut.

Ia menegaskan HMI Cabang Bukittinggi menolak keseluruhan substansi UU Cipta Kerja karena bertentangan dengan hati nurani dan mengabaikan kepentingan keadilan seluruh rakyat Indonesia.

“HMI Cabang Bukittinggi mengharapkan penuh kesadaran dan pengertian dari pemerintah untuk menarik dan membatalkan draft UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Menurutnya, penolakan ini didasarkan karena UU Cipta Kerja ini memiliki banyak kelemahan dan merugikan rakyat Indonesia. Ia menilai DPR RI tergesa-gesa mengesahkan UU Cipta Kerja di tengah keprihatinan bangsa ini karena kondisi pandemi Covid-19 yang tengah mewabah di seluruh wilayah Tanah Air.

“Kami menyayangkan proses pembahasan UU ini cenderung tergesa-gesa, tertutup, dan tidak transparan, serta sangat minim keterlibatan publik sehingga bertentangan dengan Pasal 28 f UUD 1945 dan asas keterbukaan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011,” jelasnya.

Baca Juga:  Ribuan Gram Narkotika Dimusnahkan

Katanya, kekhawatiran terhadap dampak sosial keluarnya UU ini sangat luas dari berbagai klaster, baik dari klaster ketenagakerjaan, lingkungan, pengadaan lahan dan lain sebagainya.

Bahkan tegasnya, UU ini lebih tepat dikatakan sebagai ancaman karena terlalu berpihak pada kepentingan kekuasaan, pelaku bisnis dan bercorak sentralisasi. “Di sisi lain, rakyat misalnya kaum buruh atau pekerja terasa diabaikan dan dirugikan,” tandasnya.

Ditambah lagi saat ini pandemi Covid-19 masih belum terkendali, menurutnya, kehadiran UU ini dapat mengakibatkan persoalan besar bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. (rel)