DPRD-Pemko Bukittinggi Melunak, Sepakat Tolak UU Cipta Kerja

24

Ribuan massa yang tergabung dalam gerakan “Mahasiswa Bukittinggi” menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di depan kantor DPRD Bukittinggi, Jumat (9/10/2020). Massa meminta wakil rakyat serta pemerintah Kota Wisata itu ikut mendukung penolakantersebut.

Ada tujuh tuntutan yang digaungkan dalam aksi penolakan tersebut. Pertama meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Kemudian mendesak Ketua DPRD dan Plt Walikota Bukittinggi menandatangani surat penolakan dan disampaikan kepada presiden.

Selain itu, massa juga mendesak seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kota Bukittinggi juga menandatangani penolakan UU Cipta Kerja. “Jika tuntutan tidak dilaksanakan, maka akan ada aksi lanjutan,” kata orator aksi.

Menanggapi keinginan mahasiswa, DPRD bersama Pemko Bukittinggi akhirnya melunak. Kedua lembaga ini menyanggupi tuntutan mahasiswa dan menyatakan sikap dengan membacakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. “Kami akan sampaikan tuntutan ini ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan. (p)