Dinilai tak Adil, Travel Agent Sesalkan Penutupan Objek Wisata

110

Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar menetapkan Kota Bukittinggi masih berada di zona oranye dengan skor 2,30. Sementara itu, Surat Edaran Gubernur Sumbar tertanggal 8 Mei 2021 bernomor 08/Ed/GSB-2021 mewajibkan objek wisata ditutup pada daerah yang termasuk zona merah dan oranye.

Menyikapi hal itu Pemerintah Kota Bukittinggi sudah mengambil sederet kebijakan. Salah satunya dengan menutup seluruh objek wisata di Kota Jam Gadang.

Pada rapat lintas sektoral beberapa waktu lalu, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar mengintruksikan jajarannya untuk mengambil beberapa strategi yang akan diterapkan untuk wilayah yang ramai dan padat pengunjung, dimana tempat ini lebih didominasi oleh orang bukan warga Bukittinggi.

Bagi tamu atau pengunjung hotel yang menginap, Wako mengatakan bahwa tamu wajib menunjukkan hasil swab atau rapid test di hari masuk.

“Mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 setiap hotel wajib mematuhi surat edaran yang akan kami buat bersama Forkopimda. Setiap pengunjung wajib menunjukkan hasil swab atau rapid tes yang berlaku, surat ini mundur tujuh hari berdasarkan informasi dinas kesehatan, jadi surat yang sudah usianya tujuh hari masih bisa berlaku, tapi kalau lewat daripada itu harus melakukan swab dan kita juga membuka layanan rapid dan swab ini 24 jam di RSUD Bukittinggi,” ungkapnya.

Menyikapi hal itu, mantan Bendahara PHRI Cabang Bukittinggi, Dessy Andriany mengakui kebijakan lisan yang dihembuskan wako Bukittinggi itu telah membuat kegusaran di kalangan pengelola penginapan, termasuk sejumlah travel agent.

Dessy mencontohkan pernyataan wali kota yang akan mewajibkan adanya surat rapid antigen bebas Covid-19 bagi setiap tamu hotel yang dicamkan baru-baru ini. Begitu juga larangan buka puasa bersama bagi masyarakat di sekitaran Kota Bukittinggi.

“Sampai hari ini edaran tersebut belum kunjung diturunkan. Kami jadi ragu untuk bersikap, terutama untuk meyakinkan para tamu dan pengunjung yang ingin menggelar buka puasa di hotel,” katanya.

Kebijakan lisan yang diucapkan wali kota menurut Dessy telah menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian.

“Bayangkan saja misalnya satu keluarga kecil yang ingin nginap di hotel dengan tarif semalam sekitar Rp 400 ribu. Jika wajib pakai rapid antigen tentu biaya yang mereka keluarkan bisa dua kali lipat,” jelasnya.

Dessy berharap pemerintah tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan. Baginya komitmen wali kota untuk mendukung penuh objek wisata harus dibuktikan dengan kebijakan yang lebih berkeadilan.

“Harusnya setiap kebijakan tidak dicetuskan secara mendadak dan tergesa-gesa. Dulu, katanya wali kota akan musyawarah dalam bekerja. Nah, bayangkan saja jika kebijakan lisan rapid antigen atau penutupan objek wisata benar-benar diterapkan, maka sederet orderan perjalanan wisata yang sudah pengunjung booking akan terganggu,” katanya.

Baca Juga:  Pagelaran Budaya Sadar Bencana Ditabuh di Jam Gadang

“Harapan kami benar-benar hanya pengujung mendekati Lebaran ini. Selama puasa sangat sepi sekali tamu yang datang, bahkan nyaris dua pekan tidak ada sama sekali. Jika sudah hampir Lebaran belum ada juga kebijakan yang adil maka pengelola penginapan, travel agent akan terus merugi. Dengan apa kami harus mencarikan dana THR bagi para karyawan,” tambahnya.

Hal senada juga dikeluhkan oleh Eliana, pengelola objek wisata Green House di jalan lintas Bukittinggi-Payakumbuh.

“Ok, kalau wisata mau ditutup juga akan kami patuhi 100 persen, tapi tolong juga tutup kafe-kafe dan pusat keramaian lainnya. Tolong adil dan bijaksana,” katanya.

Eliana meminta pemerintah agar memikirkan dampak penutupan objek wisata bagi ekonomi rakyat kecil.

“Kami pelaku wisata swasta ini telah bekerja mati-matian untuk ikut membantu kinerja pemerintah dalam pengembangan wisata di daerah masing-masing dengan peluh, keringat, dan uang kami sendiri. Ini demi kemajuan daerah dan masyarakat di sekeliling wisata tersebut,” paparnya.

Eliana mengaku sebagai pengelola objek wisata telah mematuhi semua yang disuruh pemerintah, tapi tetap saja penutupan objek wisata terus digaungkan pada saat hari libur.

“Belum pernah kami melihat atau mendengar satupun orang kena Covid-19 di tempat wisata. Jadi, pemerintah harusnya jangan menimbulkan kecemburuan. Kami melihat yang lainnya masih buka dan kumpul tanpa ada prokes Covid-19 sama sekali,” ulasnya.

Dijelaskan Eliana, kebanyakan wisatawan yang berwisata, hanya paling lama setengah jam di suatu destinasi.

“Wisatawan tidak mau bergerombol satu dengan yang lainnya karena mereka mau kenyamanan. Saat mereka berfoto, mereka satu sama lainnya jaga jarak dan tidak berlama-lama di tempat wisata. Perilaku baik ini, sangat berbeda jika dilihat di kafe-kafe atau keramaian lainnya yang cenderung pengunjungnya bisa duduk berjam-jam, ramai-ramai tanpa ada pembatasan prokes sama sekali,” ungkapnya.

“Tolonglah perlakukan kami dengan adil. Kami akan mematuhi semua yang diperintahkan dengan semua sangsi apapun juga kalau seandainya kami melanggar. Kasihanilah kami para pelaku wisata ini yang sudah dua tahun mati suri dan tidak bisa bergerak sama sekali karena selalu ditutup paksa. Kami juga butuh makan, banyak nasib pegawai pekerja wisata dan orang-orang di sekeliling kami yang tergantung hidupnya dari wisata ini,” tutup Eliana. (ryp)