Nama Ustaz Abdul Somad Disebut-sebut Dalam Sidang UU ITE Bukittinggi

224

Sidang lanjutan dugaan mencemarkan nama baik PDIP dan Ramlan Nurmatis digelar. Kali ini menghadirkan empat orang Saksi. Mereka adalah Fery Hendra alias Feri Raden, Ferry Anderson, Ahmad Syarif, dan Nofrico. Adapun Terdakwa Redol Hidayah juga dihadirkan di ruang sidang didampingi pengacara. Sidang di PN Bukittinggi dipimpin Ketua Majelis Rinaldi beranggotakan Meri Yenti dan Melky Salahuddin.

Dalam keterangannya, saksi Feri Raden yang memiliki pertemanan di Facebook dengan terdakwa Redol Hidayah mengaku membuat bukti tangkapan layar lalu mengkonfirmasi kepada pengurus PDIP Bukittinggi dan Ramlan Nurmatias selaku calon wali kota yang disebut-sebut dalam surat yang diposting oleh terdakwa.

“Saya dan terdakwa sama-sama aktif di organisasi GNPF Bukittinggi. GNPF terdiri dari beberapa ormas, ada Majelis Mujahidin, ada Pegiat Subuh Berjamaah, dan FPI. Saya menjabat sebagai Majelis Syuro FPI Sumbar, terdakwa menjabat Sekretaris GNPF Bukittinggi,” demikian salah satu poin pengakuan Feri Raden.

Ia kemudian membeberkan bahwa GNPF Bukittinggi terpecah dalam beberapa kubu untuk mendukung pasangan calon saat Pilkada 2020 berlangsung.

“Ada intruksi pusat untuk jangan membawa GNPF ke dalam kegiatan politik. Sebagai pengurus, saya sudah ingatkan untuk tidak membawa ormas-ormas yang ada di GNPF ke dalam politik. Tapi nyatanya hal itu tidak dihiraukan,” bebernya lagi, Selasa (17/5).

Berulang kali Feri Raden menyeret nama Ustaz Abdul Somad saat ditanya tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Mevina Nora. Menurutnya penyebaran surat palsu PDIP itu sudah direncanakan secara terstruktur, sistematis dan masif.

“Saya yakin surat ini sudah disebar jauh sebelum Pilkada 2020. Sebab, aktivis GNPF yang biasa berkecimpung di masyarakat tiba-tiba beralih menjadi tim sukses pasangan calon. Apalagi keterlibatan Ustaz Abdul Somad (UAS), dulu saat diminta menjadi timses Calon Presiden, beliau menolak. Sedangkan untuk Pilkada Bukittinggi beliau turun langsung. Saya merasa heran,” ungkapnya.

Feri Raden juga ditanyai seputar informasi keaslian surat PDIP yang diposting oleh terdakwa. Ia mengaku telah menjalankan prinsip konfirmasi kepada pihak terkait.

“Saya telepon langsung ke Ramlan Nurmatias menanyakan surat itu, dijawabnya tidak benar. Saya tahu kejadian itu sesudah Magrib, saat itu sudah ramai. Saya juga meminta konfirmasi ke Pak Priyono, (Ketua DPC PDIP Bukittinggi) katanya tidak betul. Setelah Pak Priyono melapor, bukti screenshot surat diminta ke saya,” jelasnya.

Baca Juga:  112 ASN Ikut Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

“Kredibilitas PDIP tentu makin hancur, juga terjadi penggerusan suara Pilkada untuk Ramlan Nurmatias karena banyak masyarakat yang menghujat,” sebut Feri Raden menjawab pertanyaan JPU soal kerugian yang ditimbulkan oleh postingan terdakwa.

“Bagi saya, sesuatu yang aneh UAS turun ke Bukittinggi, hanya untuk Pilkada di level Kotamadya. Saya yakin surat ini disebar sebelum Pilkada, karena sudah banyak rapat-rapat. Anggota GNPF yang tidak sependapat, tidak dilibatkan. Semuanya secara terstruktur sistematis dan masif, saya yakin itu sebab juga Pak Ramlan bisa kalah di Pilkada,” tegasnya lagi.

Feri juga menyorot Bawaslu sebagai lembaga resmi pengawas pemilu yang katanya tidak melakukan pemantauan dan memanggil pihak terkait.

“Jauh hari sebelum Pilkada memang sudah banyak hujatan untuk Pak Ramlan sebagai Wali Kota yang sedang menjabat. Jika memang tidak ada pengaruh surat itu ke Pilkada, untuk apa juga diposting lagi di Facebook. Saya memantau sudah lama, tapi pengawasan Pilkada tidak menyorot kasus ini,” ujarnya.

Saksi lainnya, Ferry Anderson yang disebut dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian sebagai sosok yang mengirimkan surat itu ke terdakwa juga mengaminkan perbuatannya. Katanya, ia mengirimkan ke terdakwa surat itu secara spontan.

“Saya sedang di kedai akan menghapus chat saya yang sudah hampir penuh. Saya nampak ada surat itu di salah satu grup, lalu saya tanyakan ke terdakwa Redol asli atau palsunya surat itu, hanya bentuk diskusi dengan sesama teman,” katanya.

Kemudian, saksi Ahmad Syarif turut berkomentar pada postingan terdakwa. Namun di persidangan, ia seringkali menjawab pertanyaan JPU dan majelis hakim dengan kalimat “tidak tahu”.

“Karena melihat surat itu saya tidak senang. Karena itu secara spontan dengan euforia Pilkada saya komentar “Kurang Aja”. Karena masyarakat Bukittinggi mayoritas Islam, mungkin itu (merugikan PDIP dan Ramlan Nurmatias),” kata Ahmad Syarif.

Sidang itu berlangsung alot dan beberapa kali disekor oleh majelis hakim. Sidang berakhir hingga pukul 16.00 WIB dan ditunda pekan depan. (ryp)