WFH, ASN Pemko Bukittinggi Wajib Share Lock

23
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi diwajibkan setor lokasi keberadaan selama menjalani Work From Home (WFH). Aturan tersebut diberlakukan karena tidak adanya cuti bersama lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah.

“WFH ini bukan libur, tapi tetap bekerja. Jadi jangan sampai ada ASN di Bukittinggi yang memanfaatkan situasi ini untuk bepergian keluar daerah,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bukittinggi, Sustinna, Rabu (27/5).

Dijelaskan, terhitung Selasa 26 Mei 2020, ASN di Kota Bukittinggi sudah kembali masuk kerja. Sebagian ada yang masuk kantor dan sebagian lagi WFH. Artinya aturan disiplin kerja pegawai juga mulai diberlakukan. Sementara, untuk libur atau cuti bersama Idul Fitri, dipindahkan ke Desember 2020 mendatang.

Selama WFH, katanya, ASN diwajibkan mengirimkan lokasi keberadaan atau share lock melalui aplikasi Google Map yang tersedia di ponsel pintar masing-masing ke atasan mereka. Hal ini bentuk monitoring untuk memastikan mereka tetap bekerja.

Tujuan setor lokasi itu agar tidak ada ASN yang memanfaatkan situasi di tengah Pandemi Covid-19 ini, seperti keluar daerah. Sedikit pengecualian dalam keadaan terpaksa, ASN boleh bepergian dengan izin atau delegasi Pejabat Pembina Kepegawaian. Termasuk boleh ke luar rumah untuk yang sifatnya survival seperti membeli makanan, berobat, dan lain-lain.

“Saat ini, para ASN diwajibkan melaporkan lokasi keberadaannya, dengan mengirimkan informasi pada grup Whatsapp masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala OPD berkewajiban memonitor dan mengumpulkan seluruh bukti itu pada BKPSDM,” paparnya.

Sedangkan bagi yang melakukan pelanggaran, sebut Sustinna, diminta Kepala OPD yang bersangkutkan untuk langsung memberikan teguran. Sedangkan pihak BKPSDM akan memberikan sanksi indisipliner bagi ASN jika terbukti keluyuran saat WFH. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Dengan dikirimkannya lokasi keberadaan itu, dapat membuktikan ASN tersebut berada di dalam kota atau di luar daerah. Bagi ASN yang memiliki keperluan penting, dapat melapor pada atasan langsung, yang dibuktikan surat keterangan, apa alasan pergi ke luar daerah. Bagi yang sakit juga dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Sehingga tidak ada yang menyalahi aturan kepegawaian,” jelasnya.

Sustinna menjelaskan, bagi ASN yang tidak memiliki handphone pintar jenis android yang mendukung pengiriman lokasi keberadaan tersebut, diharapkan mengupayakannya melalui handphone dari anak, keluarga maupun tetangga. Apabila tidak bisa, tindak lanjuti dengan mengirimkan SMS atau menelpon atasan langsung, sehingga laporannya tetap ada. Dia pun mengklaim bahwa hingga sore kemarin aturan itu sudah dijalankan dengan baik.

“Pada masa pandemi Covid-19 ini, ASN Kota Bukittinggi diharapkan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Sebagai abdi negara dan masyarakat, untuk tetap komit bekerja sesuai harapan sehingga pelayanan tidak terkendala. Bagi tenaga operasional yang masuk ke kantor diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, agar penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir,” ungkapnya.

Aturan ini berlaku hingga dikeluarkannya aturan baru dari Pemko Bukittinggi. Pasalnya Pemko Bukittinggi merencanakan tidak akan memperpanjang PSBB. Artinya, akan ada kebijakan baru dari wali kota, khususnya terkait jam kerja dari ASN di Kota Bukittinggi. (p)