Awasi Netralitas ASN, Berpotensi Pelanggaran Pilkada 2020

ilustrasi. (net)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Agam mewaspadai adanya potensi pelanggaran ketidaknetralitasan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2020. Terlebih, Kabupaten Agam dinilai memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi dan menempati urutan ke-10 secara nasional.

Ketua Bawaslu Agam, Elvys menyebut, sesuai rilis IKP yang dikeluarkan Bawaslu RI, Kabupaten Agam miliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020. Indikator kerawanan ini salah satunya terkait netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan dihelat serentak pada 9 Desember 2020.

“Netralitas ASN merupakan hal yang perlu dijaga dan diawasi, agar Pilkada dapat berjalan secara jujur dan adil,” ujarnya saat membuka sosialisasi netralitas ASN secara virtual, di Bawaslu Agam, Kamis (27/8).

Sosialisasi digelar secara virtual bersama ASN Pemkab Agam dan ASN cabang Dinas Pendidikan Sumbar di wilayah Agam, dengan narasumber Sekdakab Agam, Martias Wanto dan pihak dari KASN.

Elvys mengatakan, ini sebagai wujud dari pelaksanaan tugas Bawaslu, yang juga sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. “Ketidaknetralan ASN adalah salah satu potensi pelanggaran dalam pemilu, yang harus selalu diawasi,” sebutnya.

Baca Juga:  Dapat Nomor 2, SR-Labuan Tampil Beda Kenakan Pakaian Adat Koto Besar

Untuk itu, melalui sosialisasi diharapkan ASN menjadi paham dengan aturan, sehingga tidak melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas selaku arapat negara dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Dijelaskan Elvys, secara nasional tingkat kerawanan pemilu di Kabupaten Agam menempati posisi 10, salah satu indikator kerawanannya terkait dengan netralitas ASN. Di Agam, ulasnya, sudah ada tiga ASN yang dijatuhkan sanksi disiplin, akibat melanggar netralitas saat Pilpers dan Pilkada. (p)