Ditemukan Penerima BLT tak Tepat Sasaran di Dharmasraya

54
Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, bersama Ketua DPRD Paryanto, Senin (18/5) menyerahkan bantuan masker. (Foto: IST)

Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dampak Covid-19 di Dharmasraya diduga tidak tepat sasaran dan tumpang tindih. Pasalnya, masih ditemukan penerima BLT dari keluarga penerima manfaat PKH dan bansos sembako, keluarga dan perangkat nagari juga menerima BLT dari kabupaten, provinsi dan pusat.

”Atas kondisi demikian, kami mengharapkan kepada pemerintah nagari untuk mengembalikan BLT yang telah disalurkan kepada penerima tidak tepat sasaran. Batas waktu diberi hingga Jumat (5/6). Artinya pihak nagari diberi waktu sampai tanggal tersebut untuk menarik kembali bantuan yang sudah disalurkan,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Boby Perdana Riza.

Ia mengatakan pihaknya sudah menyurati seluruh wali nagari di daerah itu. Surat itu terkait adanya dugaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak Covid-19 yang tidak tepat sasaran. “Bahkan, surat tersebut sudah ditembuskan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dharmasraya,” sebut Boby.

Dugaan bantuan tidak tepat sasaran itu, katanya berasal dari laporan warga ke layanan pengaduan yang disediakan Pemkab Dharmasraya. ”Saat kami telusuri ternyata hal itu memang benar,” ucapnya.

Menurut Bobby di salah satu nagari, penerimaan bantuan tersebut tumpang tindih. Dimana, didapatkan ada enam penerima dan uangnya sudah dikembalikan. Ada juga orang yang gila menerima bantuan dan disinyalir masih ada lagi kasus-kasus yang sama.

“Khusus untuk penerima bantuan yang sumber dananya berasal dari Propinsi dan APBD Kabupaten Dharmasraya diberi tenggat waktu kepada masing-masing nagari untuk merubah data tersebut sampai Jumat (5/6). Pada prinsipnya uang tersebut tidak akan kembali kepada pemerintah tetapi dikembalikan kepada masyarakat yang betul-betul berhak menerima,” tuturnya.

Ia juga sudah berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan Negeri terkait hal tersebut. Jika tidak ada itikad baik untuk mengembalikan, maka tentu akan sampai kepada proses hukum. ”Namun sebelum sampai pada proses tersebut, kita tetap akan mengupayakan jalan persuasif. Untuk itu diharapkan masyarakat agar proaktif mengembalikan dana yang tidak tepat sasaran tersebut,” tegas Bobby.

Bobby sendiri menyayangkan masih ada masyarakat yang menerima bantuan PKH dalam jumlah cukup besar atau jutaan namun masih saja menerima BLT. Padahal masih banyak masyarakat lain yang membutuhkan. Jika tidak ada halangan, Senin (8/6) tim yang juga beranggotakan Kejaksaan Negeri dan lainnya segera turun ke lapangan untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Secara kumulatif uang yang tidak tepat sasaran tersebut bernilai cukup besar sampai ratusan juta. Tapi uang tersebut tidak berada dalam tangan pemerintahan tapi di tahan di Kantor Pos serta dalam rekening pemerintah nagari. ”Khusus dana bantuan yang tidak tepat sasaran kami baru berhasil mengamankan sekitar Rp 9 juta, dan uang tersebut akan dibagikan kembali kepada warga yang berhak menerima,” ujarnya.

Untuk itu ia menegaskan bagi penerima PKH yang masih saja menerima BLT namun tidak mau mengembalikan bantuan BLT tersebut, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari penerima PKH.

Hal senada diungkapkan Kejari Dharmasraya M Haris Hasbullah didampingi Kepala Seksi Intelijen Williyamson. Terkait persoalan tersebut secara lisan sudah diberitahu Dinas Sosial kalau di Dharmasraya ada persoalan penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran.

”Kami akan melakukan tindakan prefentiferfentif dalam upaya mengembalikan uang yang sudah terlanjur diterima oleg warga yang tidak berhak menerima itu. Khusus dana bantuan yang bersumber dari APBD Nagari, jika warga tidak mau mengembalikan dana tersebut maka hal itu menjadi tanggung jawab wali nagari karena sudah ada pakta integritas,” ujarnya.

Sementara dana bantuan yang berasal dari APBN, maka yang bertanggungjawab adalah pemerintah nagari, karena sudah ada surat pernyataan mutlak. Jika terjadi permasalahan di kemudian hari, maka nagari harus bertanggung jawab.

“Kami tidak ingin timbul gejolak dalam penyelesaian BLT yang diduga tidak tepat sasaran tersebut. Untuk itu kami akan kumpulkan seluruh wali nagari yang tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut guna mengambil tindakan lain terhadap persoalan yang ada . Artinya persoalan bisa diselesaikan dan kondisi tetap kondusif,” tegasnya. (ita)