Pariyanto: Libatkan Buruh Membahas Turunan UU Cipta Kerja

19

Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto, mendorong pemerintah untuk menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh ketika membahas aturan turunan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut kader PDI Perjuangan ini, hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.

Pariyanto menegaskan DPRD Dharmasraya akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.

Ia menyebut, aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang jaminan kehilangan pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.

Untuk mengakomodasi aspirasi kelompok pekerja, DPRD Dharmasraya kata Pariyanto membentuk tim perumus bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah.

“UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik,” ungkapnya.

Selain itu, Pariyanto menegaskan bahwa DPRD akan mengawasi penerapan UU Cipta Kerja agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat.

“Apabila undang-undang itu dinilai belum sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang-undang,” katanya. (ita)