Tahun 2020 Alokasi Dana Desa Naik jadi Rp 53 Miliar

18
Penandatanganan pakta integritas penggunaan Dana Desa. (Foto: IST)

Sebanyak 52 wali nagari di Kabupaten Dharmasraya menadatangani pakta integritas terkait dengan penggunaan Dana Desa tahun 2020. Penandatanganan pakta integritas dihadiri Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku kerajaan, Kapolres Dharmasraya AKBP Imran Amir, Ketua DPRD Pariyanto, Wakil Bupati Amrizal Dt Rajo Medan, Kejari Dharmasraya diwakili Kasi Perdata dan Tata usaha Negara M.J Manulang, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Hasto Kuncoro.

Menurut Bupati pencairan Dana Desa tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya merupakan pencairan tercepat di Sumbar, sementara untuk tingkat Sumatera, Dharmasraya menduduki posisi keempat dan untuk skala nasional pencairan Dana Desa Dharmasraya masuk peringkat 10 besar. “Di tahun 2020 Dharmasraya mendapatkan alokasi sebesar Rp 53 miliar lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 4,34 persen, sebelumnya atau tahun 2019 Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 51.593.117. Begitupun dengan jumlah Alokasi Dana Nagari (ADN) dari APBD tahun 2020 berjumlah Rp 57 miliar. Dan dari 52 nagari yang ada, pada Selasa (4/2/2020) sudah dicairkan Dana Desa tahap satu kepada rekening Nagari kepada 35 nagari. Sedangkan pada Senin (17/2) akan dicairkan lagi Dana Desa kepada 13 nagari sementara empat nagari lainnya belum dicairkan, untuk itu harus dipacu percepatannya sehingga pelaksanaan Dana Desa bisa tepat waktu dan dirasakan masyarakat,” ungkap Bupati.

Disamping itu juga diberikan apresiasi kepada enam nagari yang menapat peringkat kinerja nagari terbaik berdasarkan hasil penilaian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Dalam negeri dan Kementerian Keuangan tahun 2019, masing-masing Nagari Sikabau dengan skor tertinggi yakni 60,33 , Sungai Rumbai , Nagari Sungai Rumba iNagari Tanjung Alam, Koto ranah dan Nagari Koto Baru dengan skor 53, 78. Kepada masing-masing nagari akan mendapat reward sebesar Rp 144 juta.

Sementara DJ Manulang menegskan, dalam penandatangan pakta integritas tersebut ada klausul-klausul yang harus dilaksanakan oleh wali nagari artinya ada aturan yang harus dilaksanakan dalam penggunaan Dana Desa , jika keliara dari koridor tersebut tentu akan ada sanksi dan sanksinya adalah sanksi hukum yang mengatur.

“Namun hingga hari ini penggunaan Dana Desa di Dhamasraya masih aman terkendali hal itu dibuktikan belum ada satupun wali nagari yang dipanggil kejaksaan terkait penyimpangan Dana Desa artinya seluruh wali nagari sudah melaksanakan pnggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan kita berharap hal tersebut tetap berlangsung dalam penggunaan Dana Desa tahun 2020,” pungkasnya. (ita)