Rusak Lingkungan, Tambang Ilegal Ditertibkan

28
Sebanyak 100 personel kepolisian melakukan penertiban lokasi tambang di Duriansimpai, Nagari Koto Nan Ampek Dibawuah, Kecamatan  IX, Kabupaten Dharmasraya. (Zulfia Anita-Padang Ekspres)

Praktik tambang emas ilegal masih ada di Kabupaten Dharmasraya. Selasa (16/6) sebanyak 100 personel gabungan menertibkan aktivitas ilegal tersebut di Durian Simpai, Nagari Koto Nan Ampek Dibawuah, Kecamatan IX, Kabupaten Dharmasraya.

Personel gabungan yang terdiri dari personel Polres Dharmasraya, Direskrimsus dan Brimob Polda Sumbar itu dipimpin Waka Polres Dharmasraya Kompol Hendra Syamri. Ikut turun ke lokasi Kabagops Polres Dharmasraya Kompol Rifa’i, Kasat Reskrim Polres AKP Suyanto, Kasat Sabhara Iptu Haryoto, Kapolsek Pulaupunjung Iptu Syafrinaldi, Danki Tiga Brimob Bataliyon  B Iptu Andesrianto, Danton I Brimob Kompi Tiga Batalyon B Ipda Tri Mulyo Jati dan sejumlah personel lainnya.

Kompol Hendra Syamri mengatakan, tim melakukan penertiban dan penutupan lokasi praktik tambang emas ilegal tersebut. “Kegiatan itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan No. 04 Tahun 2009 tentang Minerba dan telah banyak merusak perkebunan, persawahan dan sungai,” jelasnya.

Ia menyebut, masyarakat melakukan penambangan emas ilegal pada lereng perbukitan dengan cara membuat lobang ke dasar tanah untuk mencari batu mengandung emas. Batu itu kemudian dibawa ke penggilingan (Golondong) untuk memisahkan antara emas dan material batu. Selain itu mereka menggunakan air raksa (mercuri) ke dalam penggilingan sehingga emas dan ampas terpisah dari emas. Katanya, air raksa tersebut sangat berbahaya dan bisa mencemari lingkungan.

“Kami merobohkan pondok-pondok pemilik tambang yang berjumlah 150 unit kemudian memusnahkannya dengan menggunakan mesin chainsaw. Termasuk mengamankan beberapa barang bukti  (BB) masing-masing mesin diesel tiga unit, tabung besi tau gelondong serta dua unit mesin kompresor,” ujarnya.

Saat razia, dilakukan pelaku penambangan yang berada pada dua titik lokasi yang sudah ditargetkan sudah tidak berada di tempat dan diduga melarikan diri ke dalam hutan.
Ia menduga, razia yang dilakukan tersebut sudah bocor sebelum tim sampai ke lokasi. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya aktivitas penambangan dan sejumlah peralatan penambangan berserakan.

Sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, lokasi tersebut juga pernah ditertibkan tim gabungan. Namun pada saat itu, penertiban diduga juga sudah bocor sehingga pada saat tim datang, seluruh aktivitas sudah berhenti.

Terkait tidak dilibatkannya Pemkab Dharmasraya dalam hal ini Satpol PP Dharmasraya dalam razia, Sekkab Dharmasraya Adlisman menegaskan, penertiban tersebut lebih kepada pendekatan dari unsur keamanan Polri dalam rangka cipta kondisi secara keseluruhan.

“Kalaupun anggota Pol PP dilibatkan, maka sifatnya lebih kepada membantu atau lebih kepada memberikan dukungan. Namun koordinasi dengan Pemkab Dharmasraya sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu dan kami mendukung penuh razia itu,” ujarnya.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Hery Martinus mengatakan, aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya dinilai cukup marak. Apalagi saat ini situasi ekonomi sedang sulit, karena ada masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan itu. Artinya karena persoalan perekonomian, marak masyarakat yang melakukan aktivitas ilegal tersebut.

“Sebetulnya kalau masyarakat mau melakukan aktivitas tersebut untuk jangka panjang mereka harus mengurus izin dan mengurus izin tersebut juga tidak susah. Namun tentu saja harus sesuai dengan aturan yang ada. Cuma karena sifatnya seporadis dan dan kontemporer makanya mereka melakukan kegiatan tersebut secara illegal,” tuturnya.

“Padahal undang-undang yang menjerat pelaku aktivitas illegal minning tersebut cukup berat. Dan setiap 24 jam aktivitas itu akan terus bertambah, hari ini diberantas, esok atau lusa akan muncul kembali, begitu seterusnya,” ucap Heri.

Ditanya berapa banyak titik-titik praktik tambang emas illegal itu di Dharmasraya, Hery menyebut tidak bisa memperkirakannya. Menurutnya, aktivitas ilegal itu selalu ada, tergantung pada proyek, jika permintaan banyak, otomatis aktivitas akan meningkat.

Sementara itu, untuk penertiban Dinas ESDM tidak punya kewenangan sepenuhnya karena kewenangan berada pada penegak hukum. “Yang jelas Dinas ESDM selalu mengupayakan untuk koordinasi dengan Polda Sumbar dan Satpol PP Sumbar berdasarkan laporan masyarakat yang merasa resah dengan praktik tersebut. Cuma yang jadi masalah dalam penertiban, pelaku penambangan selalu menghilang. Usai penertiban maka mereka akan beraktivitas kembali, begitu seterusnya,” jelasnya. (ita)