Turun 6 %, APBD Dharmasraya Tahun 2021 Diproyeksi Sebesar Rp 951 M 

51

Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Adi Gunawan beserta jajaran anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya membuka secara resmi Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021. Rapat yang dilaksanakan di ruang utama gedung DPRD Dharmasraya tersebut berjalan lancar.

Pariyanto mengatakan, jika tidak ada halangan, diprediksi Ranperda tersebut akan diundangkan pada tanggal 28 Desember. Jika Ranperda tersebut sudah diundangkan, maka seluruh kegiatan bisa dimulai, setidaknya awal Januari 2021. “Dengan demikian pembangunan akan berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan,” ungkap kader PDI Perjuangan ini.

Plt Bupati Dharmasraya Amrizal Dt Rajo Medan mengatakan struktur APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 secara umum berjumlah Rp 951.024.985.306. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp 64.078.127.155 atau 6,31 persen dari APBD tahun 2020.

“Kita sama-sama maklumi karena disebabkan adanya pengurangan alokasi transfer ke daerah dari pusat, dikarenakan kondisi keuangan negara yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum dapat ditanggulangi,” ungkap terang Amrizal.

Baca Juga:  Sutan Riska Dalami Sejarah Dharmasraya

Amrizal menyebut total pendapatan daerah pada rancangan APBD Dharmasraya tahun 2021 sebesar Rp 951.024.985.306 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 60.184.874.542 sebesar 5,95 persen.

Sementara untuk total belanja daerah secara umum pada anggaran tahun 2021, kata Amrizal berjumlan Rp 1.075.065.334.530. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 59.962.223.069 atau sebesar 5,91 persen dari APBD 2020 yang berjumlah Rp 1.015.103.111.461 yang terdiri dari belanja modal, belanja operasi, belanja tidak terduga dan biaya transfer.

Amrizal berharap, nota penjelasan tentang ranperda APBD tahun 2021 yang disampaikan kepada DPRD tersebut dapat diterima, untuk kemudian dibahas dengan menerapkan prinsip skala prioritas, ketepatan waktu, hemat biaya, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Apabila APBD 2021 sudah ditetapkan menjadi Perda, diharapkan segera dapat dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya. (ita)