Agar Terhindar Jerat Hukum, Gunakan Dana Hibah sesuai Aturan

15
Penyerahan dana hibah dari Pemkab Dharmasraya senilai Rp 42,4 miliar. (Foto: IST)

Penerima dana hibah agar berhati-hati dalam menggunakan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak bisa dipungkiri, saat ini cukup pemberitaan baik di media televisi, media cetak,dan lain sebagainya, tentang orang-orang yang terjerat dalam persoalan hukum karena tidak mampu mempertanggungjawabkan dana hibah yang telah diberikan pemerintah.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Dharmasraya Amrizal Dt Rajo Medan dalam penyerahan dana hibah kepada ratusan pengurus lembaga, kelompok, organisasi kemasyarakatan yang menerima hibah berupa uang dari APBD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 sebesar Rp 42,4 miliar.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan bimbingan teknis pengelolaan dana hibah oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Badan Keuangan Daerah, di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Kamis (27/2/20).

Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan (RJM) itu turut dihadiri oleh para wali nagari, camat serta Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang tergabung dalam melakukan evaluasi dan rekomendasi usulan hibah tahun 2020.

“Pemerintah daerah melalui APBD mengucurkan dana hibah yang cukup besar untuk sejumlah kelompok atau atau organisasi kemasyarakatan yang ada, yakni mencapai Rp 42,4 miliar. Diantara lembaga, kelompok atau organisasi yang menerima dana hibah tersebut adalah KPU, Bawaslu, Polres, Kodim, BOP PAUD, UNAND, Baznas, MUI, Aisyiyah, KONI, Korpri, PMI, Pramuka, serta Kelompok Rumah Gadang Suku se Kabupaten Dharmasraya sebanyak 40 rumah gadang,” sebutnya.

Wabup berharap, dengan cukup besarnya dana hibah yang dianggarkan pada APBD agar pengelolaan dana hibah tersebut dapat berjalan dengan baik dan betul-betul membawa manfaat. Untuk itu sangat penting sekali dilakukan Bimtek agar para penerima hibah dapat memiliki pemahaman serta memperoleh ilmu pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan serta membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah secara benar.

“Dengan demikian, pengelolaan dana hibah dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Amrizal. (ita)