Distribusi Bantuan Kabupaten Limapuluhkota Dinilai Gunakan Data Lama 

Ilustrasi. Bupati Limapuluhkota Irfendi Arbi serahkan bantuan kepada korban banjir.

Data untuk penyaluran bantuan masyarakat terdampak Covid-19, sepertinya bakal terbentur persoalan. Pasalnya berdasarkan informasi di tingkat nagari, data yang akan digunakan untuk penyaluran bantuan merupakan data lama. Padahal nagari sudah melakukan verifikasi dan mengirimkan data terbaru untuk penerima bantuan.

“Sepertinya bakal menuai persoalan dalam penyaluran bantuan. Sebab data penerima bansos Covid-19 sudah turun dari pusat. Hanya saja, data yang akan dijadikan acuan tersebut masih data lama. Sebab ketika diperiksa masih ada data orang yang telah meninggal, padahal sebelum dikirim ke pusat, data kami sudah diverifikasi oleh Operator DTKS nagari,” ungkap, Sekretaris Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padangpanjang, Kecamatan Luak, Hery Wanda, Senin (4/5).

Jika kondisinya seperti saat ini, tentu saja Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota bakal kewalahan juga. Sebab data yang dilakukan verifikasi dan pembaruannya oleh nagari, tidak sesuai dengan data yang diturunkan pemerintah. Artinya percuma dilakukan verifikasi, jika datanya tetap menggunakan data lama.

Ditambahkan aparatur nagari ini, Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padangpanjang mendapatkan kuota 229 ruta (rumah tangga, red) KK melalui PT. Pos. Kemudian melalui transfer bank sebanyak 31 KK. “Data ini tentunya akan diverifikasi dan dikomparasikan dengan data BLT Dana Desa terlebih dahulu. Sebab sumber datanya masih data DTKS juga,” keluh aparatur nagari yang biasa disapa Wanda ini.

Ini dibenarkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Limapuluh Kota, Harmen saat dihubungi via telepon genggamnya, Senin (4/5). Menurut Kadisos, soal adanya keluhan data yang sudah diverifikasi, namun yang turun tetap data lama ini, memang begitu adanya. Sehingga membuat Dinsos cukup kewalahan.

Dan persoalan ini sepertinya bukan hanya jadi persoalan Pemkab Limapuluh Kota. Secara pemerintah nagari juga mempertanyakan data tersebut. Bahkan pemerintah nagari sebagai garda terdepan dan berhadapan langsung dengan masyarakat penerima, dan akan dihadapkan pada persoalan dari banyak orang termasuk mereka penerima bantuan.

Untuk itu, dibutuhkan akurasi data dan kriteria yang jelas, dan siapa saja penerima bantuan terdampak Covid-19. Jangan sampai nantinya, ada warga yang layak menerima tidak kebagian, dan di sisi lain ada juga yang mendapatkan dua bantuan atau kondisinya sudah sangat mapan.

Berdasarkan informasi diskusi pemerintah nagari dengan Dinas Sosial, bisa dilihat benang merah persoalan data dari pusat belum bisa digunakan, meski sudah dilakukan verifikasi. Buktinya data yang turun masih data lama sebelum verifikasi.

Bahkan dengan kondisi saat ini, muncul pertanyaan jika ada data ganda, PKH, BPNT, BLT Kemensos atau Bansos Kabupaten atau ada PNS atau orang sudah sangat mampu mendapatkan nantinya, ini bagaimana aturannya dan apa konsekuensinya.

Khusus dalam Basis Data Terpadu (BDT), untuk melihat mampu atau tidaknya orang yang berada di dalam data hanya dari persentile (persentase, red) tingkat kesejahteraan. Hanya saja belum bisa dipedomani sepenuhnnya, karena dibandingkan data Januari 2019 dengan Juni 2019 kemudian Januari 2020, Persentilenya tidak mengalami perubahan sama sekali.

“Padahal sudah beberapa kali dilakukan verfal (verifikasi faktual), bahkan bagi petugas yang melakukan verfal juga sudah kita pastikan perbaikan asset dan perumahan. Berarti, kan seharusnya ada minimal sedikit perubahan pada persentile. Namun kenyataannya tidak barubah,” kata Kadisos Limapuluh Kota, Harmen saat berdiskusi dengan pemerintah nagari.

Tidak sampai di situ, bahkan Dinas Sosial juga sudah sampai mempertanyakan perbandingan presentile tersebut ke Pusdatin melalui group SIKS pusat. Di sana memang diakui belum ada perubahannya.

Selain itu di BDT tidak ada menu “Ditemukan Mampu”. Makanya yang keluar di BDT hanya, meninggal tanpa ahli waris, pindah, tidak ditemukan, Ruta Ganda, tidak sesuai (Kesalahan) Prelist.

Bahkan pola data bantuan menggunakan basis Ruta, ada kalanya satu Ruta bisa lebih dari satu keluarga. Sehingga jika kondisinya seperti ini, Nomor Urut Keluarga (NUK) 1 dalam Ruta yang sama juga berpeluang menerima bantuan BSP/PKH. Sementara NUK 2 tidak meberima bantuan.

Begitu sekelumit persoalan data yang terjadi, sebab semua bersumber pada konsistensi pengolahan data ditingkat pusat. Dan sekarang, data yang digunakan seakan tidak mengacu pada data verifikasi. Dan masyarakat harus lebih sabar dan memahami kondisi yang tengah terjadi saat ini.

“Semoga dalam waktu dekat persoalan data akan bisa diselesaiakan dan bantuan segera disalurkan kepada yang berhak menerimanya,” harap Kadisos.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra mengaku, memang ada kondisi dilematis dalam pendataan penerima bantuan sosial baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun nagari.

“Aturan yang berubah-rubah dan sangat banyak dari berbagai kementerian terkadang membuat bingung pemerintah nagari.
Pemerintah daerah perlu melahirkan kebijakan daerah untuk kondisi ini, dengan berkordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, agar persoalan ini tak berlarut lama,” harap politisi Gerindra ini.

Lantas, untuk persoalan data yang sudah diturunkan pemerintah pusat perlu disikapi dengan kebijakan daerah yang lebih responsif. Artinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

“Ketika data itu tidak bisa lagi dirubah dari pusat, ya bagi masyarakat terdampak yang tidak masuk, wajib kita prioritaskan untuk data penerima bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah nagari. Intinya, yang penting adalah tidak ada masyarakat terdampak yang tidak mendapatkan bantuan,” ucap Deni Asra. (fdl)