Ketua KPU bakal Jalani Sidang Etik

ilustrasi. (net)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota, Masnijon, bakal menjalani sidang etik, terkait dugaan pelanggaran etika sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 21 ayat 1 huruf k.

“Benar, kita meneruskan informasi masyarakat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait dugaan pelanggaran etika Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota, Masnijon yang diinformasikan masih aktif sebagai pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas),” sebut Ketua Bawaslu Limapuluh Kota, Yoriza Asra yang dihubungi Padang Ekspres via telepon genggamnya, Selasa (4/8).

Bawaslu yang digawangi, Yoriza Asra, Zumaira dan Ismet Aljannata ini, meneruskan informasi masyarakat sekitar tanggal 3 Juni lalu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Berdasarkan laporan tersebut, sesuai jadwal dalam surat yang dikirimkan DKPP kepada Bawaslu, sidang perdana akan dilaksanakan pada, Jumat (7/8), pukul 08.00 WIB,” sebut Yoriza Asra yang tengah berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Limapuluh Kota.

Bawaslu melakukan penggalian informasi, melakukan diskusi hingga akhirnya memutuskan untuk meneruskan informasi masyarakat tersebut ke DKPP untuk ditindaklanjuti. Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 itu, syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota harus bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan. “Sementara Ketua KPU diduga masih menjadi pengurus Ormas, sebagai Ketua Pengurus Masjid,” tambah Yoriza.

Baca Juga:  Berbulan-bulan, 7 Jabatan Di-Plt-kan

Terkait persoalan etik KPU ini, Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon mengatakan, dugaan pelanggaran itu tidak benar adanya. “Sebab saya secara resmi saya sudah mengundurkan diri sejak tanggal 11 Juni 2018,” tulis Masnijon via pesan Whatsapp-nya, Selasa (4/8) malam.

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Limapuluh Kota, Amfreizer juga membenarkan akan adanya sidang dugaan pelanggaran etika terhadap Ketua KPU. “Kita ikuti saja proses sesuai aturan yang berlaku. Memang undangan dari DKPP selain teradu juga komisioner lainnya di undang hadir saat sidang perdana yang akan dilaksanakan di Padang,” ucap Amreizer.

Sebaliknya, Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon membantah kabar yang dikaitkan dengan keterlibatannya dengan kepengurusan Masjid Jamiatul Huda di Jorong Indobaleh Timur Nagari Mugo Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota.

Menurutnya, sebelumnya dirinya dilantik sebagai anggota KPU Limapuluh Kota pada 16 Juni 2018, dirinya sudah lebih dahulu mengundurkan diri sebagai dari kepengurusan masjid tersebut. “Tidak (benar, red) berita tersebut. Sebab Saya suda mengundurkan diri tanggal 11 Juni 2018 sebelum dilantik jadi anggota KPU pada tanggal 16 Juni 2018,” sebutnya. (fdl)