Data Kepegawaian Diblokir Mendagri

96
Mendagri Tito Karnavian. (jawapos.com)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) di 67 pemerintah daerah (pemda). Termasuk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota dan Pemkab Sijunjung, Sumbar.

Menurut Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, pemblokiran data administrasi kepegawaian ini dilakukan di 67 daerah karena kepala daerahnya, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di pemda yang bersangkutan belum menindaklanjuti rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). ”Rekomendasi itu terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada,” kata Kastorius Sinaga, Minggu lalu (1/11).

Melengkapi penjelasan Kastorius Sinaga ini, Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak menegaskan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah memberi surat teguran kepada 67 kepala daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi KASN. Surat teguran dari Mendagri itu diberikan sejak 27 Oktober 2020.

Terkait hal ini, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi meminta Sekkab Limapuluh Kota Widya Putra memberi penjelasan kepada wartawan. Menurut Widya Putra kepada Padang Ekspres, Rabu siang (4/11), Pemkab Limapuluh Kota cukup kaget membaca berita sejumlah media daring yang menyebutkan bahwa Mendagri menegur 67 kepala daerah dan memberikan sanksi pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN di 67 daerah tersebut.

”Pemkab Limapuluh Kota kaget membaca berita tersebut, sebab rekomendasi KASN yang dimaksud dalam berita itu sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh Pemkab Limapuluh Kota. Rekomendasi terkait pelanggaran netralitas ASN itu sudah ditindaklanjuti sejak bulan Mei lalu. Ada dokumen dan bukti tindak lanjutnya. Nanti kami kirimkan,” kata Widya Putra.

Untuk itu pula, Widya Putra menyebut, Pemkab Limapuluh Kota sudah berkoordinasi dengan KASN. ”Kita sudah menghubungi KASN terkait dengan hal ini. Dan, KASN juga sudah membenarkan bahwa Pemkab Limapuluh Kota sudah menindaklanjuti rekomendasi KASN. Nanti, KASN yang akan menyampaikan kepada Kemendagri,” ujar Widya Putra.

Pada bagian lain, Widya Putra juga menjelaskan soal rekomendasi yang diberikan KASN terkait pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Limapuluh Kota. Menurut Widya Putra, ASN yang diduga melanggar netralitas pilkada oleh KASN itu sesungguhnya sudah mengurus pensiun atas permintaan sendiri sebagai PNS dan permohonannya juga sudah diteruskan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regionel XII Pekanbaru, Riau. ”ASN yang dimaksud ini adalah orang kampung adinda juga, yakni saudara kita Masril,” kata Widya.

Diketahui, Masril sempat menyiapkan diri maju sebagai balon wakil bupati Limapuluh Kota berpasangan dengan Maskar Dt Pobo dari jalur perseorangan atau independen. Namun dalam perjalanan, pasangan ini tidak jadi ikut pilkada karena Maskar Dt Pobo maju sebagai calon wakil bupati pendamping Darman Sahladi yang diusung Partai Demokrat, PAN, dan Nasdem. Namun demikian, Masril tetap mengajukan pensiun sebagai PNS.

”Bahwa yang bersangkutan, sesuai permintaan sendiri sudah diberhentikan dengan pemberian pensiun. Ini sesuai Keputusan Bupati Limapuluh Kota Nomor: 882/288/BKPSDM-LK/2020 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun a.n Sdr Masril, S.Sos, M.Pd dengan NIP. 19650804 198603 1 007,” kata Widya Putra.

Lantaran Masril sudah pensiun atas permintaan sendiri dan sudah dikabulkan dengan Keputusan Bupati Limapuluh Kota, maka menurut Widya Putra, Pemkab Limapuluh Kota tidak dapat menindak lanjuti Surat Ketua KASN Nomor: R-1219/KSN/4/2020 tanggal 20 April 2020 perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN. ”Ini sudah kami sampaikan kepada KASN sesuai dengan Surat Pemkab Limapuluh Kota Nomor 800/397/BKPSDM-LK/V/2020 tertanggal 5 Mei 2020,” ujar Widya Putra.

Baca Juga:  Dipicu PMK, Balai Pembibitan Ternak Padang Mangateh Ditutup

Dia juga menegaskan bahwa Pemkab Limapuluh Kota akan melakukan pengawasan dan mengimbau segenap ASN di lingkup Limapuluh Kota untuk tetap netral dalam berbagai kegiatan atau aktifitas politik. Kemudian, Pemkab Limapuluh Kota juga menegaskan, akan memberikan sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN.

”Sebelum ini atau pada 30 September 2020, kami bersama seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, dengan disaksikan KPU dan Bawaslu, juga sudah menggelar dan menandatangani ikrar netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada. Setidaknya, empat komitmen yang disampaikan dan ditandatangani oleh para Kepala OPD se-Limapuluh Kota, dalam menghadapi Pilkada 2020,” kata Widya Putra.

Komitmen pertama, menurut Widya Putra, adalah menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pilkada serentak 2020. “Sedangkan komitmen kedua adalah menghindari konflik kepentingan dengan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon (paslon) tertentu,” kata Widya Putra.

Sementara komitmen ketiga, seluruh Kepala OPD di Limapuluh Kota dan jajaran, berkomitmen menggunakan media sosial (medsos) secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan paslon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan berita bohong. “Lalu, keempat atau terakhir, ASN Pemkab Limapuluh Kota berkomitmen menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Komitmen ini dibuat dengan penuh integritas dan rasa tanggungjawab, dalam rangka mewujudkan netralitas ASN yang bermartabat dan demokratis,” ujar Widya Putra.

Di sisi lain, meski Pemkab Limapuluh Kota mengklaim sudah menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada. Namun, banyak pihak di Limapuluh Kota, termasuk kalangan aktivis LSM seperti Yf Habib Dt Monti, mendorong BKPSDM setempat yang mengurus persoalan kepegawaian dan sumber daya manusia agar lebih komunikatif dengan KASN dan membuka jaringan yang lebih luas ke tingkat pusat. Sehingga, apa yang sudah ditindaklanjuti di tingkat  daerah itu diketahui oleh KASN dan Kemendagri.

Kemudian, BKSPDM Limapuluh Kota juga diminta banyak untuk menindaklanjuti atau menyampaikan duduk-soal pelaksanaan jobfit atau penyesuaian jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan pada akhir tahun 2019 lalu. Sebab, sampai akhir 2020, pelaksanaan jobfit yang sudah menghabiskan anggaran daerah itu belum jelas duduk tegaknya. Sementara, masih banyak jabatan pimpinan tinggi di Limapuluh Kota yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan ini tentu tidak baik bagi kelangsungan roda pemerintahan.

“Kalau memang hasil job fit yang sudah digelar dengan izin atau rekomendsi KASN itu tidak bisa ditindaklanjuti, disampaikan lagi kepada publik. Jangan didiam-diamkan saja seolah ada permainan. Dan jangan pula, berkecil hati kalau diberi masukan. Sebab, pelaksanaan jobfit dilakukan dengan anggaran daerah. Sesuatu yang menggunakan anggaran daerah, sesuai aturan terkini, itu harus jelas output atau pencapaiannya. Kalau tidak, itu nanti bisa dikejar oleh aparat penegak hukum,” komentar Desra, seorang pemerhati di Limapuluh Kota. (frv)