Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar.
Sebelum program bagi-bagi sertifikat tanah ini dimulai lagi, Kantor Pertanahan/ATR Limapuluh Kota, menggelar Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) di Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Jumat lalu (3/2).
Kepala Kantor Pertanahan/ATR Limapuluh Kota Donna Savitri mengatakan, Gemapatas merupakan langkah awal mempersiapkan pelaksanaan kegiatan PTSL terintegrasi tahun 2023. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.
Donna menyebut, Gemapatas dicanangkan dalam menyikapi kendala yang dihadapi sebelumnya. Tanah tidak dapat diberikan sertifikat kepemilikannya karena pada saat petugas datang ke lokasi, batas–batas tanah belum jelas kepemilikannya. Sehingga menghambat proses PTSL.
“Gemapatas adalah solusi mempercepat PTSL karena masyarakat yang lebih mengetahui batas-batas bidang tanahnya. Masyarakat dapat memasang patok sendiri yang nantinya diperiksa petugas,” kata Donna Savitri yang asli putri Limapuluh Kota tapi lama bermukim di perantauan.
Untuk mengakselerasi PTSL, tahun ini Kantor Pertanahan Limapuluh Kota mempunyai target memasang patok atas batas tanah pada 741 bidang tanah yang tersebar di 13 nagari dalam 8 kecamatan.
Dari 13 nagari itu, tiga diantaranya adalah nagari yang disebut-sebut akan dilewati pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Yakni, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Gurun.
Sedangkan delapan nagari lainnya yang masyarakatnya didorong Kantor Pertanahan Limapuluh Kota untuk memasang batas tanah dalam mempercepat program PTSL adalah Nagari Batuhampar, Nagari Sariaklaweh dan Nagari Sungai Balantiak. Kemudian, Nagari VII Koto Talago, Nagari Jopangmanganti, Nagari Limbanang, Nagari Sungai Rimbang, Nagari Andiang, Nagari Banjaloweh, dan Nagari Mungo.
Sebelumnya, berdasarkan catatan Padang Ekspres, program PTSL juga sudah menyasar Nagari Tungkar, Nagari Situjuahbatua, Nagari Situjuah Ladang Laweh, Nagari Situjuah Banda Dalam, dan Nagari Situjuahgadang. Kemudian, Nagari Piobang dan Nagari Sungaibaringin.
Wali Nagari Limbanang Yori Noviola menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan Gemapatas dan PTSL tahun 2023. Caranya adalah dengan membentuk kepanitiaan untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan sebagai acuan pengeluaran sertifikat pertanahan.
Sementara itu, Sekkab Limapuluh Kota Widya Putra yang menghadiri launching Gemapatas di Nagari Limbanang, menyampaikan komitmen Pemkab Limapuluh Kota di bawah kepemimpinan pasangan kepala daerah Safaruddin Dt Bandaro Rajo-Rizki Kurniawan Nakasri, untuk menyukseskan Gemapatas dan program PTSL terintegrasi. Apalagi, program pertanahan ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo.
“Sebagai upaya merealisasikan semua tanah di Indonesia harus terdaftar dan bersertifikat pada tahun 2025 sesuai amanat Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN) mengakselerasi program PTSL dengan mencanangkan Gemapatas sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan program nasional yang harus kita sukseskan,” kata Widya Putra.
Widya yang didampingi Sekretaris DPRD Dedi Permana, Kepala DPMPTSP Aneta Budi Putra, Kepala Diskominfo Eki Hari Purnama, Kasatpol PP Fiddria Fala, dan Camat Suliki Ali Sabri, yakin pemasangan patok tanah lewat Gemapatas, penting dilakukan. Sebab dengan dipasangnya patok tanda batas oleh masing-masing pemilik tanah, diharapkan dapat mengurangi konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat.
“Selain itu, Gemapatas untuk akselerasi program PTSL terintegrasi, juga dapat meminimalisir pergerakan mafia tanah. Terutama dalam pembuatan sertifikat palsu,” kata Widya Putra dihadapan Kacabjari Suliki Ridwan dan Kapolsek Suliki Yusmedi yang hadir launching Gemapatas di Limbanang. (frv)
