Lagi, 20.556 Warga Limapuluh Kota Dapat Sembako

Ilustrasi bantuan. (INTERNET)

Sebanyak 20.556 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Limapuluh Kota yang terdampak Covid-19, kembali mendapat bantuan sembilan bahan pokok (Sembako) dari pemerintah.

Jika sebelumnya, bantuan diserahkan Bupati Irfendi Arbi secara simbolis di Makodim 0306/50 Kota, maka Rabu lalu (6/5), bantuan itu diserahkan di halaman Mapolres Limapuluh Kota.

Irfendi Arbi mengatakan, bantuan sembako ini dibagikan Pemkab Limapuluh Kota dalam dua tahap. Tahap pertama dibagikan di Makodim 0306/50 Kota di Tanjungpati, dengan jumlah penerima 20.556 KK. Sedangkan tahap kedua dibagikan di Mapolres Limapuluh Kota, dengan jumlah penerima juga sebanyak 20.566 KK.

“Ini kita berikan duluan untuk yang betul-betul miskin dan butuh bantuan. Masih banyak bantuan lain yang akan diberikan baik dari pemerintah pusat provinsi dan kabupaten,” kata Irfendi Arbi di Mapolres Limapuluh Kota.

Dalam kesempatan itu, Irfendi Arbi secara simbolis juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi murid SD dan siswa SD.

“Untuk murid SD, jumlah penerima 3.725 orang murid, dengan jumlah sekolah 364, termasuk SLB. Sedangkan untuk SMP, SMP jumlah penerima KIP adalah sebanyak 1.676 orang, dengan jumlah sekolah 60, termasuk PKBM,” kata Irfendi Arbi.

Di sisi lain, Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Sri Wibowo menambahkan, batuan sembako untuk 20.556 KK merupakan bantuan tahap II dua masa penangan Covid-19. Di mana awalnya nilai Rp 150 ribu. kini oleh pemerintah dinaikan menjadi Rp 200 ribu per KK.

“Uang ini jangan dibelikan kepada yang lain, tapi belilah untuk kebutuhan pokok saja,” ucap AKBP Sri Wibowo.

Pendistribusian bantuan ini, bekerja sama dengan Bank BRI dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima yang 2.0556 KK.

Jadi untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) BDT, Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 51.733 KK dan untuk program bantuan Sembako dengan jumlah Rp 200 ribu sebanyak 20.556 KK.

“Apabila masyarakat yang belum dapat bantuan dari pemerintah, pemerintah akan memfasilitasi dengan program Kartu Prakerja. Kemudian, ada lagi BLT dari dana desa. Kalau masih ada juga masyarakat yang belum dapat bantuan, tidak usah ribut, laporkan langsung ke perangkat jorong atau wali nagari untuk disampaikan ke pemerintah kabupaten. Semuanya akan mendapat sesuai aturan pemerintah,” kata Kapolres. (frv)