Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, sudah menetapkan status tanggap darurat bencana di daerah tersebut. Penetapan itu berlaku sejak 10 hingga 24 Maret 2023, agar penanganan dampak bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang bisa berjalan dengan cepat dan terukur. Sehingga aktivitas masyarakat bisa pulih kembali.
“Iya. Kita sudah tetapkan status tanggap darurat bencana. Ini untuk penanganan segera. Dan sudah dilaporkan pula kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) serta BPBD Provinsi Sumbar,” kata Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo dan Kepala Pelaksana BPBD Limapuluh Kota Rahmadinol yang dihubungi Padang Ekspres secara terpisah, Selasa malam (13/3).
Dalam kesempatan itu, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo mengimbau masyarakat Limapuluh Kota agar tetap tenang dan selalu waspada. Sebab, dengan tingginya intensitas hujan, memang ada potensi bencana banjir dan longsor. Kemudian, bupati juga mengharapkan masyarakat dapat memelihara aliran sungai dan tali bandar.
“Andai terjadi longsor, sementara BPBD datang, masyarakat mesti ambil antisipasi awal. Sehingga bencana tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian lainnya. Yang penting, selamatkan dulu jiwa. Dan terkait bencana yang terjadi, penanganan sudah kita terapkan segera,” kata Safaruddin Dt Bandaro Rajo.
Sementara, Rahmadinol menyebutkan, sejak dilakukan penetapan tanggap darurat bencana alam, BPBD Limapuluh Kota terus berkoordinasi dengan stakeholders terkait, untuk penanganan bencana.
Hasilnya, koordinasi sudah tercipta. Seperti pada Senin (13/3), tim dari UPT PU Provinsi Sumbar, sudah melakukan kajian cepat atas longsor yang terjadi di ruas jalan provinsi, tepatnya di Jorong Mongan, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX.
Bersamaan dengan kajian cepat yang dilakukan UPT Dinas PU Provinsi di Kapur IX, tim Dinas PU Limapuluh Kota juga sudah mengerahkan alat berat ke Jorong Sungaimangkirai, Nagari Pandamgadang, Kecamatan Gunuang Omeh.
“Alat berat dikerahkan, untuk membersihkan material longsor yang menimbun badan jalan Sungai Mangkirai,” kata Rahmadinol.
Selain itu, menurut Rahmadinol, Bupati Safaruddin melalui instruksi Sekkab Widya Putra selaku Kepala Exx Officio BPBD, juga sudah meminta Dinas Sosial, untuk memberikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Sedangkan Dinas Perikanan dan Distanhorbun diminta untuk kembali melakukan pendataan terhadap kerugian yang dialami warga. Sampai Senin siang (13/3), BPBD Limapuluh Kota mencatat, ada 18 nagari di 7 kecamatan yang terdampak banjir, longsor, dan angin kencang.
Melihat dampak yang cukup besar ini, Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, mengimbau masyarakat yang berada di Aaerah Aliran Sungai dan perbukitan, untuk selalu siaga dan waspada.
Deni Asra juga mengapresiasi kerja keras TRC BPBD dan gabungan OPD, dalam penanganan banjir, longsor, dan angin kencang. Pihak kecamatan dan pemerintah nagari juga diminta terus berkoordinasi dengan BPBD. (frv)
