APK Paslon Boleh lebih Banyak dari Fasilitas KPU

28
ilustrasi. (net)

Mengacu pada Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020, pasangan calon boleh menyediakan Alat Peraga Kampanye (APK) melebihi dari yang difasilitasi KPU. Itu dirinci KPU melalui Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (13/10).

”Setiap pasangan calon dapat menambahkan alat APK dan bahan kampanye, di luar yang difasilitasi KPU, namun bentuk dan desainnya juga harus sama,” kata Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih, dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Limapuluh Kota, Arwantri, kemarin.

Pada Pasal 28 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 dengan tegas menekankan, pasangan calon boleh membuat atau menyedikan sendiri APK dan bahan kampanya paling banyak 200 persen dari yang difasilitasi KPU. ”Masing-masing pasangan calon mendapatkan 5 buah Baliho untuk dipasang di lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Limapuluh Kota,” sebut Arwantri.

Ada tiga jenis APK, mulai dari baliho, umbul-umbul, dan spanduk ditambah empat bentuk bahan kampanye, selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, dan poster. Umbul-umbul disediakan untuk masing-masing calon 10 unit untuk setiap kecamatan. Umbul-umbul tersebut akan dipasang di 13 kecamatan nantinya. Spanduk disediakan sebanyak dua buah di setiap nagari per pasangan calon. Sehingga, jumlahnya sebanyak 632 buah.

Baca Juga:  Telah Dimulai sejak 2013, Maksimalkan Tanam Padi Jarwo

Sementara itu, untuk bahan kampanye, pihak KPU Limapuluh Kota memfasilitasi 10 persen dari total jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di daerah tersebut. Pada Pilkada 2020, pemilih di Kabupaten Limapuluh Kota tersebar pada 120.481 KK.

Sementara untuk selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, dan poster KPU Limapuluh Kota menyediakan 48.192 lembar dengan rincian masing-masing pasangan calon mendapatkan 12.048 lembar bahan kampanye. ”Bahan kampenye ini, bisa diperbanyak maksimal 100 persen dari jumlah KK di Kabupaten Limapuluh Kota,” terang Arwantri.

KPU nanti akan menetapkan titik lokasi pemasangan APK di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan atau nagari. Lokasi pemasangan APK tersebut merupakan fasilitasi dari pemerintah daerah.

Namun ada sejumlah tempat yang dilarang untuk memasang APK maupun penyebaran bahan kampanye. “APK dilarang dipasang pada tempat ibadah dan halamannya, Rumah Sakit/tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Itu juga berlaku pula untuk penempelan bahan kampanye sepeti Stiker. Selain tempat-tempat tersebut, stiker juga dilarang ditempel di jalan protokol, sarana dan prasarana publik, taman, dan pepohonan,” pungkas Komisioner KPU, Arwantri. (fdl)