Ujian CPNS Jangan Pakai Joki, Jika Kedapatan Peserta Bakal Dipolisikan

18
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Limapuluh Kota Aneta Budi Putra.(IST)

Ini peringatan buat para para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Jangan coba-coba menggunakan joki saat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar atau ujian SKD yang sudah dimulai panitia sejak Rabu (14/9), hingga 4 Oktober mendatang. Sebab, jika terbukti menggunakan joki dalam ujian SKD tersebut, pelamar akan langsung dipolisikan.

Ini ditegaskan oleh Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo dalam pengumuman Nomor: 800/839/BKPSSDM-LK/2021 tanggal 1 September 2021.

Penegasan Bupati ini juga diperkuat dengan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Limapuluh Kota Aneta Budi Putra kepada Padang Ekspres, Kamis (15/9).

“Iya, sejak 1 September lalu, Bupati sudah menegaskan, bahwa pelamar CPNS yang kedapatan menggunakan joki saat mengikuti SKD, akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Untuk diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Aneta Budi Putra usai mendampingi Bupati Rajo, meninjau pelaksanaan ujian SKD di SMPN 1 Guguak atau SMPN 1 Danguang-Danguang.

Sesuai jadwal, ujian SKD yang dipantau bupati ini, digelar mulai 14 September hingga 4 Oktober mendatang. Tercatat, ada 14.204 pelamar yang berhak mengikuti ujian SKD.

Baca Juga:  Jumat Berkah, Hendri Gantikan Irwin Idrus jadi Anggota DPRD Limapuluh Kota

Dari 14.204 pelamar yang berhak ujian SKD itu, sebanyak 11.489 orang dijadwalkan mengikuti ujian SKD dengan sistem Computer Asisted Tes (CAT) di SMPN 1 Guguak.

Sedangkan 2.715 pelamar lainnya, bakal mengikuti ujian SKD di kantor-kantor Regional dan Kantor UPT BKN pada sejumlah daerah di Indonesia.

Seperti Tarakan, Balikpapan, Pangkalpinang, Manado, Kendari, Aceh, Palangkaraya, Serang, Banjarmasin, Pontianak, Batam, Palu, Jambi, Riau, Semarang, Bengkulu, Lampung, Surabaya, Palembang, Makasar, Medan, Jakarta, dan Jawa Barat.

Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo meminta kepada seluruh pelamar CPNS dan Calon PPPK, untuk mematuhi protokol kesehatan saat mengikuti ujian SKD.

“Sebelum ujian, wajib membawa hasil rapid tes PCR kurun waktu maksimal 2 x 24 jam. Kemudian, saat ujian, juga mesti mematuhi protokol kesehatan,” kata Datuak Safar, panggilan akrab Bupati.

Berdasarkan data panitia, dari ratusan pelamar CPNS yang mengikuti ujian SKD, ada satu orang yang terindikasi positif Covid-19. Ini diketahui dari hasil rapid yang diketahui oleh panitia.

“Terhadap pelamar yang positif ini, dijadwalkan mengikuti ujian ulang. Setelah hasilnya negatif. Ini sudah kita buatkan laporannya ke BKN,” kata Budi. (frv)