Berbulan-bulan, 7 Jabatan Di-Plt-kan

Rusdi Lubis. (net)

Tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, masih diemban oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini, sudah terjadi berbulan-bulan, bahkan ada yang lebih dari setahun. Padahal, masa tugas Pejabat Plt itu, menurut pengamat pemerintahan, Rusdi Lubis, hanya dibatasi selama tiga bulan. Boleh diperpanjang, tapi tidak boleh terlalu lama. Mengingat kewenangan Pejabat Plt juga terbatas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Padang Ekspres, tujuh jabatan tinggi pratama di Pemkab Limapuluh Kota yang dipimpin pejabat Plt itu mulai dari jabatan Asisten III Administrasi Umum Setdakab. Kemudian, jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Kadisprinaker), Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kadisnakeswan), Kepala Dinas Perikanan (Kadiskan), Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Kadisdagkop UKM), Inspektorat, sampai jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kepala Bapelitbang).

Untuk jabatan Asisten III yang ditinggalkan Taufik Hidayat karena pensiun, sudah berbulan-bulan dihuni Kabag Umum Joni sebagai Plt. Kemudian, jabatan Kadisprinaker yang ditinggalkan Irfan Am, juga sudah berbulan-bulan diemban Afrizal atau Datuak Feri yang merupakan Kabid di Dinas tersebut sebagai Plt. Selanjutnya, jabatan Kadisnakeswan yang ditinggalkan Priyadi Budiman karena pensiun, juga sudah berbulan diisi Indra Suryani sebagai Plt.

Selanjutnya, jabatan Kadiskop UKM yang ditinggalkan Kasman Kasim karena pensiun, juga sudah cukup lama ditempati Ayu Midria Fadri sebagai Plt. Kemudian, jabatan Inspektur atau Kepala Inspektorat yang ditinggalkan Azwardi, diisi Suherman sebagai Plt sekaligus Sekretaris di lembaga tersebut. Sementara, jabatan Kepala Bapelitbang Limapuluh Kota, sudah hampir dua tahun dijabat rangkap oleh Sekkab Limapuluh Kota, Widya Putra.

Kondisi ini, pernah mendapat perhatian serius dari Fraksi PKS DPRD Limapuluh Kota. Pada Oktober 2019 lalu, Fraksi PKS DPRD Limapuluh Kota yang terdiri dari Ustad Zukron, Benny Moerdani, Yos Sariadi, dan Bisron Hadi, secara tertulis meminta Kepala Bupati Irfendi Arbi, agar kepala Bapelitbang yang saat ini masih dijabat oleh Sekkab, segera diganti dengan kepala Bapelitbang yang definitif.

Ini tentu sesuai dengan semangat UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Di mana, dalam SE BKN ini ditegaskan, bahwa Pejabat Plh atau Plt (sudahlah tidak diberikan tunjangan jabatan structural, red), juga tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Makanya, Fraksi PKS DPRD Limapuluh Kota sejak Oktober 2019 lalu, sudah mewanti-wanti bupati agar melantik pejabat defenitif. Permintaan yang disampaikan wakil rakyat ini, menurut sumber terpercaya Padang Ekspres, sudah direspons Bupati Irfendi Arbi, dengan menugaskan BKSPDM menggelar jobfit pada Oktober 2019. Jejak digital pelaksanaan jobfit ini, berupa undangan untuk pejabat tinggi pratama, sampai Rabu siang (16/9), masih dapat diakses di website resmi BKSPDM Limapuluh Kota.

Baca Juga:  Puluhan Jabatan Eselon III Juga Kosong

Hanya saja, bagaimana hasil dari jobfit jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota pada akhir 2019 ini, belum diketahui sampai sekarang. Ada sumber Padang Ekspres yang menyebut, jobfit udah keluar hasilnya. Bahkan, sudah ada pula rekomendasi atau persetujuan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk melaksanakannya. Namun, entah kenapa, belum dilaksanakan.

Pengamat pemerintahan yang juga pamong senior di Sumbar, Rusdi Lubis, saat dikonfirmasi Padang Ekspres, Rabu (16/9), mengakui ikut terlibat dalam pelaksanaan job fit di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota pada akhir 2019 lalu. Namun, Rusdi Lubis mengaku belum tahu, apakah sudah ada persetujuan pelaksanaan hasil jobfit tersebut dari KASN. “Jika memang sudah ada rekomendasi atau persetujuan dari KASN, itu tergantung bupati atau kepala daerah menindaklanjutinya. Kalau tidak ditindaklanjuti, tentu nantinya juga akan ditanyakan oleh KASN,” kata Rusdi Lubis.

Mantan Sekdaprov Sumbar dan Sekdakab Limapuluh Kota ini mengakui, jika di Limapuluh Kota memang banyak jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini masih dijabat oleh pejabat Plt. “Padahal, ada aturan, paling lambat tiga bulan. Boleh saja diperpanjang, tapi tidak boleh berlama-lama karena akan berpengaruh pada pencapaian kinerja OPD,” kata Rusdi Lubis.

Ditanya Padang Ekspres apakah dengan masa jabatan bupati yang akan berakhir pada 17 Februari 2021 mendatang, masih bolehkan bupati sebagai kepala daerah melakukan pelantikan pejabat? Menurut Rusdi Lubis, memang ada aturan, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, kepala daerah petahana (sedang menjabat dan ikut pilkada, red), tidak boleh melantik pejabat. Namun, untuk konteks bupati Limapuluh Kota yang tidak ikut Pilkada, bisa saja melakukan pelantikan pejabat, dengan izin Mendagri. “Harus minta izin dulu, baru bisa,” kata Rusdi Lubis.

Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi yang dikonfirmasi Padang Ekspres secara terpisah mengaku, akan melakukan kajian dan regulasi, terkait dengan pelantikan pejabat pada masa enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Namun, diakui Irfendi Arbi, saat ini, memang banyak jabatan yang kosong di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, disebabkan karena pejabatnya pensiun atau meninggal dunia.

“Ini, nanti akan kita kaji dulu, apakah masih memungkinkan untuk dilakukan pengisian jabatan yang kosong itu atau tidak. Yang jelas, pada saat ini, Pemkab Limapuluh Kota sesuai dengan agenda nasional, fokus dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dan percepatan penanganan pandemi Covid-19. Disamping juga agenda-agenda lainya yang sudah disiapkan pemerintah daerah,” kata Irfendi Arbi yang tetap bersemangat mengurus daerah, meskipun tidak jadi ikut maju dalam Pilkada 2020. (frv)