33.391 KK Dapat BLT Kemensos-Dana Desa

Ilustrasi bantuan. (INTERNET)

Sebanyak 33.391 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pandemi virus korona (Covid-19) di Kabupaten Limapuluh Kota, mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dana Desa (DD). Rinciannya, BLT dari Kemensos diperoleh 20.256 KK dan BLT dari DD diperoleh 13.131 KK.

“BLT dari Kemensos buat 20.256 KK, sudah disalurkan melalui Kantor Pos, BNI dan BRI yang tersebar di 13 kecamatan. Pemerintah daerah bersama kecamatan dan nagari ikut memantau proses penyaluran tersebut. Sekaligus mendorong masyarakat yang menerima bantuan, agar tetap mematuhi Protokol Kesehatan, dengan memakai masker dan menjaga jarak,” kata Sekretaris Dinsos Limapuluh Kota, Akmal kepada Padang Ekspres, Minggu (17/5).

Sementara, untuk BLT yang bersumber dari Dana Desa, sebagian sudah mulai dicairkan di Kabupaten Limapuluh Kota. Seperti di Nagari Lubuakbatingkok, Kecamatan Harau untuk 149 KK senilai Rp 89,4 juta dan di Nagari Tanjuangbungo, Kecamatan Suliki, untuk 27 KK senilai Rp 16,2 juta.

Pencairan BLT yang bersumber dari Dana Desa ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Irfendi Arbi bersama Kepala DPMD/N Provinsi Sumbar, Syafrizal Ucok di halaman kantor Camat Harau, Jumat lalu (8/5). Dalam acara itu juga hadir, Kapolres Limapuluh Kota AKBP Sri Wibowo, Dandim 0306/50 Kota Letkol Ferry Lahe, Ketua DPRD Deni Asra, Koorprov P3mD Sumbar Feri Irawan, Kepala DPMD/N Limapuluh Kota Ahmad Zudi Perama, Camat Harau Andri Yasmen, dan sejumlah pejabat.

Menurut Kepala DPMD/N Limapuluh Kota Ahmad Zuhdi Perama, secara keseluruhan, BLT yang bersumber dari Dana Desa di Kabupaten Limapuluh Kota berjumlah Rp 23,6 miliar. Diperuntukkan atau dimanfaatkan oleh 13.131 kepala keluarga yang tersebar di 79 nagari. Proses pencairan atau penyalurannya di Limapuluh Kota, dilakukan melalui Bank Nagari.

Ahmad Zuhdi Perama menjelaskan, pemberian BLT Dana Desa dilakukan sesuai dengan Surat Mendes PDT dan Transmigrasi RI Nomor 1261/PRI.OO/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dan Surat Dirjen Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 10/PRI.OO/IV/2020, 21 April 2020 prihal Penegasan Juknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa. Sesuai dengan kedua regulasi tersebut, BLT Dana Desa ditetapkan dengan tiga kriteria.

Pertama, untuk nagari atau desa yang Dana Desanya kurang dari Rp 800 juta, maka BLT-nya, dianggarkan maksimal 25 persen dari dana desa. Untuk kriteria ini, ada 8 nagari di Limapuluh Kota. Kedua, untuk nagari yang Dana Desanya berkisar antara Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, BLT-nya dianggarkan 30 persen dari Dana Desa. Untuk kriteria kedua ini, ada 61 nagari di Limapuluh Kota.

“Ketiga, untuk nagari yang Dana Desa-nya di atas Rp 1,2 miliar, maka BLT-nya dianggarkan dianggarkan 35 persen dari Dana Desa. Untuk ini, kriteria ketiga ini, ada 10 nagari di Limapuluh Kota,” ujar Ahmad Zuhdi Perama.

Gunakan untuk Sembako

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi berharap, BLT dari Dana Desa maupun BLT dari Kemensos yang sebagian besar sudah cair, betul-betul dimanfaatkan warga utnuk memenuhi kebutuhan pangan selama masa pandemi virus korona. “Kepada masyarakat yang dapat BLT dari Dana Desa dan Kemensos, kami minta untuk sabar menunggu proses administrasi yang sesuai aturan dan selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penuluran Covid-19,” kata Irfendi.

Sementara itu, Kepala DPMD/N Sumbar, Syafrizal Ucok memberikan apresiasi untuk Kabupaten Limapuluh Kota yang cepat respon dalam menyalukan BLT Dana Desa. “Dalam penyaluran BLT Dana Desa ini, tidak boleh ada penerima ganda,” tegas mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini.

Syafrizal Ucok menyebut, BLT yang bersumber dari Dana Desa, dapat menjadi penyangga dan pengaman ekonomi masyarakat. Terutama untuk membeli kebutuhan sembako. “Gunakanlah BLT dari Dana Desa itu untuk membeli kebutuhan pangan. Jangan digunakan untuk kebutuhan yang konsumtif,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Cabang Bank Nagari Payakumbuh, Hafidz Daulay mengatakan, Bank Nagari siap mengantarkan langsung BLT yang bersumber dari Dana Desa sampai ke warga Limapuluh Kota yang memperoleh bantuan. “Tentu saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, untuk mencegah penularan Covid-19,” ujar Hafiz.

BLT Kabupaten

Selain BLT dari Dana Desa dan BLT dari Kemensos, masyarakat terdampak pandemi virus korona di Kabupaten Limapuluh kota, juga diusulkan mendapatkan BLT dari Pemprov Sumbar. “Jumlah warga yang diusulkan dapat BLT dari Pemprov Sumbar ini sebanyak 11.573 keluarga. Datanya sudah kita kirim ke provinsi,” kata Sekretaris Dinsos Limapuluh Kota, Akmal.

Ini juga dibenarkan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Limapuluh Kota, Fitma Indrayani. “Iya, BLT dari provinsi sudah diajukan. Mudah-mudahan, dapat diproses,” kata Fitma, secara terpisah.

Lantas, bagaimana pula dengan BLT dari kabupaten? Menurut Fitma, Pemkab Limapuluh Kota juga mengalokasikan BLT dalam APBD. “Jumlah pastinya saya tidak ingat betul. Untuk lebih lengkap, mungkin bisa lewat Kadis Kominfo, ferry Chofa selaku Jubir Pemerintah Daerah. Namun yang jelas, BLT dari kabupaten, akan dibagikan setelah BLT Kemensos, BLT Dana Desa dan BLT dari provinsi dicairkan,” kata Fitma Indrayani.

Mantan calon wakil wali kota Payakumbuh ini menyebut, penerima utama BLT dari kabupaten adalah warga dari data penerima BLT Kemensos, BLT Dana Desa dan BLT Provinsi. Selain untuk masyarakat yang tercecer ini, BLT dari kabupaten diprioritas pula buat para pendakwah. Terutama buat garin masjid, guru mengaji, dan mubaligh yang terdampak Covid-19.

“Selain para pendakwah, seperti mubaligh, garin masjid, dan guru mengaji, BLT dari kabupaten juga diusahakan bisa membantu pelaku-pelaku pariwisata yang terdampak Covid-19. Tentu saja, pelaku-pelaku pariwisata yang belum dapat bantuan sejenis,” kata Fitma Indrayani.

Sementara itu, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra dalam obrolan di Grup WhatsApp “Melawan Corona Payakumbuh-Limapuluh Kota”, menyebutkan, bahwa DPRD Kabupaten Limapuluh Kota telah meniadakan atau menolkan anggaran yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Ini Demi mempercepat penanganan Covid-19 di daerah ini.

“Pokir-pokor DPRD sudah nol Dinda. Silahkan cek ke semua OPD, kalau masih ada. Tidak ada pokir DPRD untuk 2020,” tulis Deni Asra. Namun, dia sempat enggan pernyataannya ini dikutip, karena takut dianggap berpolitik pula. “Nanti dibilang berpolitik pula. Carmuk (Cari muka),” tulis Deni. (frv)