Bubarkan Pesta Tegakkan Perda AKB

28
ilustrasi protokol kesehatan. (IST)

Pemkab Limapuluh Kota terus menegakkan aturan adaptasi kebiasaan baru (AKB), sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020, kegiatan yang menyebabkan kerumunan masyarakat dibubarkan. Baru-baru ini tim yustisi bubarkan pesta yang digelar di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota.

”Sebenarnya bukan pesta yang dibubarkan, hanya saja sesuai perda Nomor 6 Tahun 2020, tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan,” ungkap Kabid Penegakan Hukum Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP, Bobby Irwanto, Rabu (20/1).

Penerapan perda dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini, sempat menjadi sorotan masyarakat. Sebab, dibanyak daerah belum tersentuh secara maksimal. Hal itu disebabkan keterbatasan personel dan jangkauan daerah yang cukup luas.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bidang Penegakan Hukum Perda AKB dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan mengawali tugas dengan melakukan apel gabungan TNI, Polri dan Satpol PP di halaman Polres Limapuluh Kota, dipimpin Kasat Shabara, AKP R Almi, Sabtu (16/1).

Setelah melakukan apel, tim langsung meluncur ke wilayah Kecamatan Harau dan ditemukan objek lokasi keramaian pertama di Jorong Padangambacang, Nagari Batubalang, Kecamatan Harau.

Objek pertama adalah sebuah rumah yang sedang mengadakan pesta pernikahan dengan memasang tenda di halaman rumah untuk menampung tamu namun tidak menerapkan protokol kesehatan. ”Berdasarkan aturan, maka kegiatan pesta pernikahan ini harus dihentikan dan tenda yang telah dipasang harus dibuka seketika,” ucap Bobby Irwanto.

Warga berinisial, A, selaku pemilik acara hajatan, terpaksa harus menerima perintah pembubaran kegiatan acara dan bersedia melakukan pembukaan tenda. ”Sempat terjadi penolakan hingga terjadi perdebatan antara petugas dari Satgas Penanganan Covid-19 dengan pihak keluarga, namun dapat mereda,” terang Bobby.

Setelah beberapa bagian tenda dibuka oleh pihak keluarga, Satgas Penanganan Covid-19 meninggalkan lokasi dan bergerak ke lokasi selanjutnya. Objek lokasi kerumunan keramaian kedua berada di Jorong Kotopanjaringan, Nagari Bukik Limbuku, Kecamatan Harau dalam bentuk pesta pernikahan.

Baca Juga:  Bukit Rimbo Piobang Harau Terbakar, Suhu Panas Landa Limapuluh Kota

Sanksi yang diberikan terkait pelanggaran kegiatan yang tidak memiliki izin keramaian dan menimbulkan kerumunan, sehingga Satgas Penanganan Covid-19 membubarkan kerumunan dan meminta pemilik hajatan untuk membuka tenda yang telah terpasang seketika.

Tanpa perdebatan, penyelenggaran pesta dan keluarga langsung membuka tenda yang telah terpasang dan petugas pun melanjutkan operasi ke lokasi berikutnya.
Objek lokasi terakhir masih berupa pesta pernikahan di Jorong Pulutan, Nagari Kototuo, Kecamatan Harau. Selain pemberian sanksi berupa pembubaran keramaian dan pembongkaran tenda bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Satgas Penanganan Covid-19 Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Satpol PP dan Dinas Perhubungan ini, juga melakukan pendataan para pemilik acara yang terjaring pada operasi yustisi. ”Kali ini ke dalam aplikasi sistem pelanggaran peraturan daerah (Sipelada) sebagai bahan monitoring selanjutnya,” ucap Bobby.

Wali Nagari Bukiklimbuku, Doddi berharap, agar penertiban seperti itu tak terkesan tebang pilih, penerapan aturan Perda AKB juga bisa diterapkan di kecamatan lain di Limapuluh Kota. ”Sehingga kami di Kecamatan Harau, tidak seperti menggenggam bara panas ketika dibandingkan masyarakat dengan kecamatan lain, di Limapuluh Kota,” harap Doddi.

Menanggapi hal itu, Kabid (PPUD) Satpol PP Bobby Irwanto tidak menampik kondisi yang dilematis tersebut. Sebab, ada keterbatasan personel untuk menjangkau keseluruhan kecamatan di Limapuluh Kota. ”Sementara satgas di kecamatan, umumnya menyerahkan penindakan pada tim yustisi kabupaten yang jumlah dan operasionalnya juga terbatas,” pungkas Bobby. (fdl)