Pemkab Didesak Cairkan BLT APBD

49
Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra. (net)

Ketika warga Kota Payakumbuh yang terdampak pandemi Covid-19 sudah menikmati dana Bantuan Sosial (Bansos) atau Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dari APBD, warga Kabupaten Limapuluh Kota terdampak Covid-19 yang belum dapat BLT dari Pusat, Provinsi, ataupun Dana Desa (DD), justru masih ada yang “gigit jari”.

BLT dari APBD Limapuluh Kota yang sudah tersedia dalam APBD, belum dicairkan secara keseluruhan oleh pemerintah daerah setempat, di bawah kepemimpinan pasangan kepala daerah Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan.

Kondisi belum kunjung cairnya BLT dari APBD Kabupaten Limapuluh Kota ini secara keseluruhan, mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD setempat.

Bahkan, Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra berkali-kali bersuara di media massa, agar BLT Covid-19 yang bersumber dari APBD Limapuluh Kota, segera dicairkan pemerintah daerah. Apalagi, pendataan penerima BLT dari pemeritah pusat, BLT dari pemerintah provinsi, dan BLT Dana Desa sudah final.

“Ketika pendataan penerima BLT dari pusat, provinsi dan nagari sudah final dan bantuannya telah dicairkan, semestinya Pemkab Limapuluh Kota sudah memiliki database tentang masyarakat terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan BLT dari pusat, provinsi dan nagari. Ini yang saya lihat belum optimal pendataannya. Sehingga berlarut-larut. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan. Sementara, hak masyarakat terkait bantuan ini sangat lamban kita serahkan,” kata Deni Asra.

Politisi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan, apakah penerima kabupaten, memiliki database penerima BLT yang bersumber dari pusat, propinsi dan nagari? Kalau ada, mestinya ini bisa dipercepat.

“Nagari yang sudah siap datanya, segera saja BLT Kabupaten dicairkan. Jangan menunggu data dari nagari lain. Sebab, anggaran BLT Ini sudah tersedia untuk 10.000 KK dalam APBD. Saya merekomendasikan BLT kabupaten ini dicairkan sekaligus saja untuk tiga bulan. Agar dana ini bisa dimanfaatkan masyarakat penerima,” ujar Deni Asra.

Sebelum Deni Asra bicara, sejumlah wali nagari di Kabupaten Limapuluh Kota juga mendatangi rumah dinas bupati di Labuahbasilang, Payakumbuh pada Rabu (10/6).

Para pemimpin nagari itu meminta Pemkab Limapuluh Kota memfinalkan data masyarakat yang akan mendapatkan BLT dari APBD. Kemudian, segera mencairkan anggaran BLT dan dibagikan kepada masyarakat.

“Kami datang ke rumah Bupati ini, karena sampai sekarang data masyarakat penerima BLT belum juga rampung. Alhasil, pembagian BLT ke masyarakat belum bisa dilaksanakan,” sebut Wali Nagari Pangkalan, Rifdal Laksamano kepada anggota Balai wartawan Luak Limopuluah.

Menurut Ridal, wali nagari-wali nagari di Limapuluh Kota mendapat tekanan dari masyarakat karena banyak masyarakat mendesak BLT dibagikan.

Apalagi, masyarakat juga termakan pernyataan pejabat pemerintah pusat bahwa BLT dibagikan kepada mereka yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi. Ini menimbulkan stigma bahwa seluruh masyarakat bisa mendapatkan BLT karena aktivitas mereka terganggu akibat PSBB.

“Jadi, masyarakat yang mampu maupun kurang mampu merasa berhak mendapat BLT. Mereka yang terkurung di rumah akibat PSBB juga getol meminta BLT. Jadi kami para wali nagari yang diserang dan ditekan oleh warga,” ucap Rifdal Laksamano.

Atas kondisi itulah, para wali nagari meminta agar Pemkab Limapuluh Kota turut aktif dalam mensosialisasikan bagaimana kriteria penerima BLT dan segera merampungkan data penerima BLT Kabupaten. (frv)