Warga Resah, Bantuan tak Kunjung Turun

(Ilustrasi uang-INTERNET)

Warga Kabupaten Limaluluh Kota, terutama mereka yang kurang mampu dan ekonominya terganggu akibat pandemi global Corona Viruses Disease 2019 (Covid-19), mempertanyakan kapan akan disalurkan bantuan. Sementara berdasarkan perhitungan sederhana pemerintah nagari, jika hanya mengandalkan sumber Dana Desa (DD), BLT tak akan mencukupi.

“Kita (warga, red), disuruh di rumah saja dan mengurangi aktifitas di luar. Sebaiknya disertai dengan bantuan bagi masyarakat berekonomi lemah. Ini sudah empat hari PSBB, bantuan pemerintah belum juga datang. Sementara kita sangat membutuhkannya,” ungkap, Arif, 33, salah seorang warga di Jorong Sikabu-kabu, Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padangpanjang, Kecamatan Luak, Minggu (26/4).

Hal yang sama juga diungkapkan, Depi salah seorang ibu rumah tangga dan sejumlah warga lainnya, termasuk para pekerja seperti sopir dan buruh tani lainnya. Namun sebagian masyarakat lainnya, terlihat masih tetap beraktifitas ke ladang atau sawah.
Perangkat Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padangpanjang, Herry Wanda menyebutkan, saat ini bantuan yang baru mengkomfirmasikan ke nagari untuk mengumpulkan data baru untuk pemotongan Dana Desa (DD). Hanya saja jumlah besaran pemotongan dana desa dinilai memiliki jumlah terbatas.

“ Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) setelah dihitung-hitung dari alokasi pemotongan Dana Desa (DD) sebesar 30 persen hanya mampu menjangkau sekitar 172 Kepala Keluarga (KK) saja. Artinya dibagi berdasarkan pembagian kuota untuk masing-masing jorong, bantuan dengan besaran Rp 600 ribu selama 3 bulan itu hanya akan mampu mengakomodir sekitar 29 orang di setiap jorong yang berjumlah enam jorong ini,” terang Herry Wanda, Minggu (26/4).

Data yang diminta untuk dilengkapi tersebut sudah terkumpul dan akan dibukukan dalam Peraturan Nagari (Pernag) dan di Validasi kemudian dibuat pengesahan oleh Bupati melalui Camat untuk penerima bantuan sosial Dana Desa (DD). “Jumat akhir pekan lalu, dirancang Pernag dan validasi datanya sebelum pengesahan, sekarang masih berjalan,” ucap Herry Wanda.

Wanda menyebutkan, untuk manyelesaikan prosedur persiapan penyaluran bantuan, Senin (27/4) ini rencananya data akan direkap berdasarkan hasil Musyawarah Nagari (Musnag) insedentil BLT DD hari Jumat akhir pekan lalu. “Sepertinya bantuan akan bisa disalurkan ke masyarakat di Bulan Mei nanti, begitu informasi yang kita terima dari kecamatan,” ucap perangkat nagari ini.

Kendala yang dihadapi pemerintah nagari saat ini, dasar BLT dana desa berdasarkan DTKS yang tidak menerima bantuan PKH dan BPNT, sementara data DTKS yang tersisa sebelumnya masih belum tepat. Sehingga terpaksa didata ulang oleh tim relawan.

Kondisi lapangan banyak tuntutan masyarakat berdasarkan berita-berita dan informasi dari Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. Sebab disimpulkan seluruh masyarakat kebagian bantuan. Alhasil membuat gejolak di tengah-tengah masyarakat di nagari. Sehingga relawan yang mendata terpaksa mendata semua warga, kemudian di verifikasi ulang. Sebab kuotanya terbatas.

“Sementara Pemnag tidak diberi kebebasan untuk bergerak. Sebab terikat aturan dan instruksi yang ketat dalam penyaluran dan pendataan. Ditambah lagi kuotannya terbatas yang akan memancing kesenjangan di tengah-tengah masyarakat,” ucap Wanda.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DPMD/N) Limapuluh Kota, Zuhdi Perama Putra menyebutkan, BLT DD, saat ini nagari sedang memverifikasi pendataan, supaya jangan double dengan data PKH dan BPNT. “Nagari-nagari saat ini sedang menyiapkan perubahan APBNagari,  untuk diajukan pendanaannya ke BK dan KPKN,” ucap, Kadis yang biasa disapa Pram ini, kemarin.

Pemanfaatan bantuan yang bersumber dari dana desa ini, langsung Wali Nagari sebagai penanggung jawabnya. “BLT DD, langsung penanggung jawabnya wali nagari masing-masing, sebab anggarannya di APBNag. Tergantung nagari menyelesaikan pendataan dan menyelesaikan perubahan APBNag untuk BLT DD,” pungkas Zuhdi Perama Putra.

Lantas bagaimana dengan bantuan langsung bagi masyarakat terdampak korona dari sumber lainnya. Ini masih menjadi pertanyaan masyarakat sejak mulai diberlakukannya PSBB di Sumbar. Namun hingga saat ini, masyarakat belum bisa mendapatkan informasinya.

Berdasarkan informasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota sebelumnya, Harmen menyebutkan, ada sumber bantuan sosial terdampak Covid-19 dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa (Kemendes) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara dari APBD Kabupaten Limapuluh Kota belum disampaikan informasinya secara resmi, terkait alokasi bansos di luar bantuan rutin PKH dan Penerima bantuan sembako. (fdl)