Realisasikan Dana Penanggulangan Covid-19 

Ilustrasi bantuan. (INTERNET)

APD Tenaga Medis Minim, Bantuan tak Kunjung Cair

Upaya penanggulangan Covid-19 sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh gugus tugas dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Hanya saja masih ada hal-hal penting yang perlu digenjot seperti diutarakan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota terkait anggaran penanggulangan Covid-19.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Limapuluh Kota, Irwandi yang juga anggota gugus tugas penanggulangan Covid-19 menjelaskan, BKD sudah menyediakan anggaran. “Selaku salah satu anggota gugus tugas penanggulangan covid-19 untuk pengadaan barang dan jasa, terutama APD sudah diproses,” ungkap Irwandi, Selasa (28/4).

Bahkan menurut Irwandi, dari sumber dana belanja tak terduga (BTT) dan sumber lain seperti kegiatan dan program sudah ada pengadaan dan pembelian. “Bahkan sejak bulan Maret sudah ada pembelian APD untuk kelengkapan tenaga medis,” terang Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Irwandi via pesan WhatsApp-nya, Selasa (28/4).

Namun ini, kontras dengan pernyataan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. Sesuai rellis yang dikirimkan kepada Padang Ekspres, DPRD menyoroti berbagai tindakan dan kebijakan Ketua Gugus Tugas yang merupakan Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi dalam pengambilan kebijakan secara cepat, hingga kini belum terwujud.

Itu mengapung dalam rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi DPRD Limapuluh Kota, Selasa (28/4). Hadir pimpinan DPRD, Ketua Deni Asra, Wakil Ketua Wendi Chandra Datuak Marajo dan Syamsul Mikar serta ketua-ketua fraksi DPRD, Khairul Apit (Gerindra), Sastri Andiko, (Demokrat), Beni Murdani ( PKS), Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah (PPP), Epi Suardi (Hanura), Mulyadi (Fraksi PAN) dan Darlius (PKN).

Melihat kondisi terkini dan hasil monitoring di tengah-tengah masyarakat, komisi-komisi DPRD menyimpulkan, Alat Pelindung Diri (APD) di RSUD Achmad Darwis, Suliki dan Puskesmas-Puskesmas tidak memadai dan sangat jauh dari kata lengkap. Kemudian bantuan berupa sembako belum diterima oleh masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, berdasarkan temuan, masih banyak masyarakat yang mengeluh akan hal tersebut.

“Sehubungan Kota Payakumbuh telah diketahui dua orang positif Covid-19, kita tidak mau kecolongan. Kita tidak ingin apa yang terjadi di daerah tetangga tersebut juga merebak ke wilayah Limapuluh Kota. Sementara kita belum punya kesiapan terhadap Alat Perlindungan Diri (APD), terutama bagi tenaga medis kita yang berada di garda depan di Rumah Sakit dan Puskesmas-Puskesmas,” ucap Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra.

Menurut pimpinan dan ketua-ketua fraksi yang hadir, anggaran Rp 15 miliar yang semulanya diperuntukan untuk pengadaan APD yang akan didistribusikan kepada rumah sakit dan Puskesmas, hingga saat ini belum dicairkan Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas penanganan covid-19,” ujar politisi muda partai Gerindra, Deni Asra.

Untuk itu, bupati selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, diminta anggota DPRD untuk segera melakukan tindakan pencairkan dana yang sudah dianggarkan dalam waktu tiga hari ini untuk penangganan Covid-19, dan segera memberikan bantuan tersebut pada masyarakat yang terdampak wabah.

APBD Kabupaten Limapuluh Kota yang telah dialokasikan sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sudah ditunggu-tunggu realisasinya.

Kekecewaan ini juga disampaikan, Wakil Ketua DPRD Wendi Chandra dan Syamsul Mikar sehuhubungan belum adanya pencairan dana untuk penanganan Covid-19 ini. Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Limapuluh Kota mengaku akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dari APBD Limapuluh Kota. Meskipun pihaknya belum mengetahui secara detail anggaran yang digunakan untuk penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Limapuluh Kota.

“Insya Allah, DPRD Limapuluh Kota akan terus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Limapuluh Kota,” timpal Syamsul Mikar.

DPRD sepakat agar Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota mencairkan anggaran penanganan Covid-19 Rp 15 miliar dalam tiga hari ke depan. Supaya penanganan dapat dilakukan secara maksimal. Kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

“Selanjutnya membuat aturan yang jelas mengenai PSBB di Limapuluh Kota, bukan hanya imbauan sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan di tingkat kecamatan dan nagari, agar bisa dibuat aturan dengan dasar yang jelas,” tegas Ketua DPRD bersama seluruh anggota DPRD yang hadir.

Ditambahkan Deni Asra, DPRD meminta kepada Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas penanganan covid-19 di Limapuluh Kota harus gerak cepat dan punya kebijakan yang jelas terhadap langkah-langkah penanganan covid-19 ini terutama sekarang sudah dalam masa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

DPRD melihat bahwa masih sangat banyak tenaga kesehatan yang tidak memiliki APD memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga berisiko tinggi terhadap tenaga kesehatan. Sementara dana penanganan covid-19 tahap satu sudah dianggarkan Rp 15 miliar untuk pengadaan APD seluruh RSUD, Puskesmas dan posko-posko serta untuk operasional kegiatan di lapangan.

“Kami mendapatkan informasi bahwa dana pengadaan APD ini belum juga di eksekusi tanpa alasan yang jelas. Bahkan Kejaksaan dan Polres sudah menjamin akan mendampingi proses pengadaan APD ini, jadi sebetulnya tidak ada lagi alasan untuk tidak mencairkan,” terang Deni Asra dengan nada geram.

Risiko daerah cukup besar ketika Kota Payakumbuh sudah terdeteksi dua orang warganya positif korona, tentu kabupaten Limapuluh Kota juga harus siaga penuh.

“Jangan sampai ada kasus positif di daerah, baru pemerintah kalang kabut. Untuk itu, tenaga medis harus disiapkan segala kebutuhannya, itu tugas negara. “Jangan hanya disuruh perangi korona, tanpa menyiapkan alat perang yang memadai,” ujar Den Asra.

Disamping itu, gugus tugas juga sudah haru melakukan kajian terkait Bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19. Pendataan harus jelas, mana yang dibantu oleh pemerintah pusat, mana yang dari pemerintah provinsi, mana dari pemerintah daerah dan mana yang akan dibantu oleh pemerintah nagari.

“Ini harus jelas segera agar eksekusinya juga cepat. Kabarnya dana yang disiapkan kabupaten untuk anggaran bantuan sosial ini belum ada. Jadi kita harus serius untuk memikirkan semua ini. Ini tidak main-main, ini menyangkut hak warga negara dan kewajiban daerah/negara terhadap rakyatnya,” tegas Deni Asra.

Terkait PSBB, DPRD masih belum melihat adanya koordinasi yang jelas antara sesama gugus tugas. Selama PSBB, kata Deni, kepala daerah hanya melakukan imbauan, tentu ini tidak mengikat.

“Harusnya Bupati selaku ketua gugus tugas mengeluarkan Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati terkait PSBB ini sehingga ini bisa menjadi dasar hukum dalam penegakan aturan PSBB di Limapuluh Kota. Kita berharap, mari akhiri kegiatan seremonial, masyarakat butuh aksi nyata bukan lagi sekedar seremonial,” pungkas Ketua DPRD. (fdl)