Dampak Lingkungan lebih Besar

Dua ekor kerbau memakan rumput di antara puing bangunan dan hulu waduk PLTA Kotopanjang. (IST)

Persoalan Pemprov Sumbar tidak lagi menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) Waduk PLTA Kotopanjang, tak sebatas berupa nilai atau angka saja. Namun ini bisa menimbulkan persoalan lingkungan yang akan berdampak besar bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh pakar lingkungan UNP Indang Dewata, kemarin (29/7). Dia menilai ada yang salah dengan keputusan terkait tak ada PAD senilai Rp 1,7 miliar setahun untuk Sumbar, yang dikemas dalam PAP Waduk PLTA Kotopanjang.

Ketua Prodi S-2 Ilmu Lingkungan UNP ini menjelaskan, persoalan lingkungan tak bisa dibatasi dengan persoalan administrasi wilayah. Contoh kasus yang terjadi saat ini. Semua mengetahui kalau Waduk PLTA Kotopanjang hulunya juga ada di Sumbar, tepatnya di Kabupaten Limapuluh Kota.

Bahkan dalam data yang diketahuinya, 78 persen daerah tangkapan air waduk PLTA Kotopanjang, berada di Sumbar. Dan, hanya 22 persen daerah tangkapan air bendungan tunggas berkapasitas 114 Megawatt ini yang terdapat di Riau.

Dari data itu menunjukkan, kalau aliran sungai tak bisa dibatasi-batasi. Jika terjadi kerusukan di hulu sungai, tentu tak ada yang dialiri hingga ke hilir. Kalau ditarik ke persoalan waduk tadi, tentu air yang akan digunakan untuk memutar turbin untuk menghasilkan listrik tak maksimal. “Ini menunjukkan tak ada dan tak bisa dilakukan pembatasan wilayah. Ini saling berhubungan satu sama lain,” kata Indang Dewata.

Dia menekankan agar pemerintah tak sekadar membaca atau menilai kedaerahan saja. Dengan begitu, jika ada hasil ekonomi dari proses air dari hulu ke hilir ini, meski berada di daerah berbeda, tapi tak bisa diklaim hanya untuk kepentingan satu daerah. Dengan begitu, sudah selayaknya dan wajar jika Sumbar mendapatkan PAD dari pemanfaatan waduk Kotopanjang tersebut.

Indang juga memberikan gambaran terkait konsep ekonomi lingkungan. Dari PAD yang diterima itu, tentu juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan (aliran sungai) tersebut. Sudah selayaknya juga pemerintah daerah yang menerima PAD memberikan perhatian pada masyarakat tersebut.

Perhatian yang dimaksud berupa edukasi agar masyarakat yang berada di daerah serapan atau aliran hulu sungai bisa menjaga lingkungan. Pasalnya keberadaan air tersebut tak bisa terlepas dari pola atau cara dalam menjaga lingkungan tadi.

Dia berharap, dengan adanya persoalan ini, jangan ada pikiran masyarakat Sumbar untuk tak menjaga bahkan merusak bagian hulu sungai yang mengalir ke waduk tersebut. Meskipun begitu, dia juga mendesak Pemprov Sumbar, agar segera menyelesaikan persoalan ini.

Terpisah, Ketua DPRD Sumbar Supardi setelah mengetahui persoalan ini, dia langsung melakukan koordinasi dengan Komisi III yang membidangi keuangan. Untuk teknisnya, pertemuan antara DPRD dan Pemprov Sumbar sedang diagendakan.

Terkait masalah ini, dia sendiri Supardi menekankan secara sejarah dalam pembangunan waduk ini Sumbar memiliki andil besar. Termasuk ada nagari yang direndam akibat pembangunan waduk ini. Dia menyebutkan hulunya saja ada di Sumbar. “Jadi tak pada tempatnya jika Sumbar tak mendapatkan PAD,” katanya tegas.

Supardi menekankan agar nanti Pemprov dan DPRD segera menyampaikan persoalan ini ke kementerian. “Kita tak mendebatkan soal kebijakan Riau. Namun kita langsung ke pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah ini,” kata Supardi sambil menyebut akan mengawal persoalan ini secara khusus.

Sementara itu dari Kabupaten Limapuluh Kota, protes terhadap hilangnya pendapatan asli daerah Sumbar atas pajak permukaan air waduk PLTA Kotopanjang, terus bermunculan. Bahkan, terus bergema dari berbagai komponen dan lapisan masyarakat.

”Terlepas dari lemah atau tidaknya Pemprov sumbar, upaya memgambil alih semua pajak permukaan air dari PLTA Kotopanjang memperlihatkan bahwa Pemprov dan DPRD Riau sangat tidak “beretika” dan tidak memiliki empati sama sekali sebagai provinsi bertetangga,” komentar Budi Febriandi, mantan Ketua Persatuan Wali Nagari Limapuluh Kota.

Ini juga disampaikan Ketua PPP Limapuluh Kota drh Harmen. “Limapuluh kota dipaksa jaga hutan di hulu, supaya air tetap terjaga untuk waduk Kotopanjang. Sementara hutan Riau seakan bebas digunduli untuk kebun sawit. Giliran pajak air permukaan Riau lagi yang dapat,” kata Harmen.

Pakar ekonomi Unand asal Limapuluh Kota, Profesor Syafrudin Karimi juga menambahkan, keberlanjutan produksi listrik PLTA Kotopanjang, tergantung pada keberlanjutan air danau yang selanjutnya tergantung pada keberlanjutan Daerah Tangkapan Air (TA) yang lebih dari 78 persen ada di Sumbar.

“Kalau PAP (Pajak Air Permukana) akan diterima 100 persen oleh Riau dan nol persen untuk Sumbar, maknanya adalah disinsentif buat Sumbar menjaga keberlanjutan DTA yg lebih dari 78% itu. Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) tersebut, bisa menjadi pemicu ketidakberlanjutan PLTA Kotopanjang,” kata Profesor Syafruddin Karimi.

Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota dari Partai Golkar Syamsu Mikar menyatakan, keberadaan waduk PLTA Kotopanjang sampai ke wilayah Sumbar. Yaitu, Tanjungpauh dan Tanjungbalik. Jika mengacu kepada UU Nomor 28 tahun 2009, berarti titik pemamfaatan waduk tersebut, tidak hanya Riau, tapi juga Sumbar.

”Kalau waduk itu kita umpamakan sebuah cawan yang sebahagian masuk ke Sumbar, bagaimana kita bisa memisahkan keberadaannya dengan hanya mengakui di Riau saja. Dan di saat kita minum atau memanfaatkan dari Riau, tidak bisa kita jamin kalau bahagian yang di Sumbar tidak turut serta kita minum. Dan satu hal lagi perlu kita cermati bahwa pajak air permukaan merupakan kewenangan provinsi memungutnya. Sementara kabupaten/kota mendapat dana bagi hasilnya dari provinsi,” kata Mikar.

Berdasarkan catatan, Sumbar menerima Pajak Air Permukaan sebesar Rp1,7 miliar setiap tahunnya. Sedangkan Limapuluh Kota juga kebagian dari Pemprov Sumbar. Namun, jumlah tiap tahun belum diketahui. Tapi dari data yang dibeberkan Syamsul Mikar kepada wartawan, APBD TA 2019 total DBH Pajak dari provinsi dan pemda lainnya yang diterima Pemkab Limapuluh Kota adalah Rp 57.830.383.472. “Dan dari angka tersebut ada DBH pajak air permukaan sebesar Rp 510.226.069,” beber Syamsul Mikar. (eko/frv)