Musrenbang Kecamatan di Mentawai Dinilai Salahi Prosedur

15

Padek.co – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020 dinilai sudah menyalahi prosedur. Selain itu, mekanisme pelaksanaan musrembang juga dituding tidak berjalan semestinya.

“Semestinya, pelaksanaan musrembang mengacu Permendagri Nomor 87 tahun 2017. Namum, pada kenyataanya, pelaksanaan musrenbang dan mekanismenya tidak sesuai peraturan,” ujar anggota DPRD Mentawai, Rasyidin Syaiful, Senin (2/3) siang.
Salah satu hal yang tidak sesuai aturan, menurut Rasyidin, terkait jadwal musrembang. Pada Pasal 98 ayat 3 dijelaskan, pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua Februari. Namun, hingga akhir Februari musrenbang tingkat kecamatan masih berjalan.

Bahkan, kata wakil rakyat itu, sesuai Surat Bupati Nomor 050/6/BUP-KM tentang Jadwal Pelaksanaan Musrenbang tahun 2020, masih ada agenda musrenbang tingkat kecamatan yang akan dilakukan hingga 7 Maret 2020.
Di sisi lain, dia menilai mekanisme musrenbang tidak sesuai prosedur. Yakni, musrenbang yang diikutinya, di Kecamatan Siberut Selatan dan Kecamatan Siberut Tengah pada akhir Februari lalu.

“Seharusnya, dilakukan sidang pleno pertama, kemudian dilanjutkan sidang kelompok. Baru setelah itu, dilanjutkan pleno kedua. Dari dua pleno tersebut, ada usulan desa yang disepakati dan yang belum bisa disepakati. Namun, kenyataannya kepala desa pusat secara bergantian, kemudian rapat selesai. Lalu, mana hasilnya?” tukasnya.

Kepala Bappeda Kepulauan Mentawai Naslindo Sirait saat dikonfirmasi mengatakan, hal itu kewenangan bupati untuk menjawabnya. Sebab, kata dia, hal itu terkait dengan surat pernyataan sikap anggota DPRD. Walaupun begitu, dia menilai, aturan itu dibuat untuk dipahami substansinya.

“Kenapa aturan musrenbang diatur, tentunya agar penyerahan RKPD (rencana kerja perangkat daerah, red) tidak terlambat. Ini substansi paling penting. Semestinya, melihat aturan itu, tidak sempit. Sebab, ada kebijakan di daerah yang mesti juga dipahami. Kondisi geografis Mentawai yang terpisah satu sama lain, tidak bisa disamakan dengan daerah daratan,” ungkapnya. (arf)