Pemkab Mentawai bakal Alokasikan Rp 22 M untuk Program Vaksinasi

Sebesar Rp 22 miliar dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 akan dipotong untuk pembiayaan program vaksinisasi Covid-19. Hal ini, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2020.

“Memang sampai saat sekarang, belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dengan pimpinan. Tapi, hal ini pasti akan dilaksanakan oleh setiap daerah untuk program vaksinasi tersebut,” ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepulauan Mentawai, Rinaldi, akhir minggu lalu.

Dia mengatakan, saat ini vaksin Covid-19 masih diberikan secara gratis kepada tenaga kesehatan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Begitu juga nantinya, ketika pencanangan vaksinasi kepada masyarakat.

Namun, di dalam amanat PMK tersebut, sudah dijelaskan bahwa, rincian pemotongan tersebut, minimal 4 persen dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Untuk menyikapi hal tersebut, kata dia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mesti mengkaji dan mempertimbangkan lagi program yang akan dilaksanakan tahun ini.

“Tentunya, kita akan melihat lagi, apa yang menjadi program prioritas dan program yang mesti ditunda dulu. Sebab, anggaran untuk program vaksinasi ini cukup besar. Secara nasional mencapai lebih kurang Rp 74 triliun,” katanya.

Baca Juga:  Pj Gubernur Sumbar: Silakan WhatsApp Saja Saya jika Ada Kendala

Meski begitu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 ini juga telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 8,1 miliar. Memang, kata dia, dana ini belum banyak terserap. Namun, kata dia, jika penambahan kasus Covid-19 di Kepulauan Mentawai terus meningkat, tentu akan menyerap dana BTT tersebut.

“Kalau Rp 22 miliar untuk program vaksinasi kita kurangi dengan anggaran BTT, mungkin saja kita hanya menambah sedikit lagi, sekitar Rp 14 miliar. Hanya saja, anggaran BTT ini, tetap terus tersedot untuk penanganan pasien terkonfirmasi Covid-19 di Mentawai yang terus bertambah,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kepulauan Mentawai, Yosep Sarokdok kepada wartawan, kemarin (09/02/2021) siang mengatakan, pihaknya mendukung program pembelian vaksin Covid-19 yang dibebankan kepada APBD daerah sebesar 4 persen tersebut. Namun, dia menilai, juga perlunya pertimbangan akan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

“Tentunya kita mendukung program pemerintah pusat untuk pembelian vaksin yang pembebanan biaya pembelian lewat APBD. Namun, juga perlu dipertimbangkan soal penyamarataan kemampuan keuangan di masing-masing daerah tersebut,” ungkapnya.(rif)