Heboh, Pulau Pananggalat Diduga Dijual

52
ilustrasi Pulau Pananggalat. (net)

Pulau Pananggalat yang berada dekat kawasan Selat Bunga Laut Pulau Siberut diduga dijual melalui salah satu situs penjualan online privateislandonline.com. Pulau tersebut diketahui berada di kawasan hutan produksi.

Status zona kuning pulau tersebut telah ditetapkan sejak  tahun 1999 yang direvisi tahun 2013 sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kepulauan Mentawai, Tasliatul Fuadi, kepada wartawan, kemarin (10/2) mengatakan, Pulau Pananggalat merupakan salah satu pulau yang berada pada zona kuning atau hutan produksi. Sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak boleh diperjualbelikan.

“Pulau Pananggalat berada di kawasan hutan produksi. Artinya, pulau ini milik negara dan tidak boleh diperjualbelikan. Dugaan penjualan Pulau Pananggalat yang terjadi di Siberut Barat Daya, hanya sebagian kecil,” kata dia.

Menurutnya, saat ini banyak pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Mentawai sebagian tanahnya sudah diperjualbelikan oleh masyarakat pemilik ulayat. Kemudian, hampir 75 persen pulau kecil yang ada juga sudah dibangun resort wisata hasil jual beli masyarakat dengan pihak tertentu.

“Mulai dari Siberut hingga Pagai Selatan, sudah banyak pulau-pulau kecil yang diperjualbelikan oleh masyarakat. Bahkan, jual beli ini juga diketahui oleh pemerintah desa hingga kecamatan setempat,” ungkapnya.

Terkait penjualan tanah negara tersebut, pihaknya mengaku, masih belum mengambil sikap dan saat ini tengah mempertimbangkan langkah yang akan diambil. Sebab, kasus penjualan tanah yang berada di hutan produksi tidak hanya terjadi pada satu atau dua tempat.“Transaksi jual beli tanah di hutan produksi ini, sudah banyak terjadi di Mentawai.

Begitu juga dengan kawasan hutan yang masih berstatus penunjukkan, belum tahap pengukuhan kawasan hutan sebagai bentuk kepastian hukum,” ujarnya. Terkait dugaan penjualan Pulau Pananggalat tersebut, pihaknya mengaku, masih terus mengumpulkan data dan informasi lebih lanjut.

Sebab, pada laman website tersebut, pulau itu dijual dengan judul Hak Guna Bangunan (HGB) yang semestinya administrasinya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kami masih mencari informasi pemilik lahan aslinya siapa dan apakah pulau itu memang sudah dijualbelikan kepada pihak lain. Kemudian pihak lain tersebut menjual dengan mengiklankannya di situs privateisland itu. Kami juga akan mencoba berkoordinasi dengan BPN soal sertifikat HGB,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kepulauan Mentawai, Joni Anwar didampingi Kabid Pemasaran Yusuf Hadisumarto mengatakan, hingga saat ini, belum ada resort atau homestay yang berdiri di Pulau Pananggalat tersebut. Dia mengatakan, hal ini akan dikoordinasikan dengan pimpinan dan bagian hukum.

“Kalau ada instruksi dari pimpinan, tentu kami akan turun ke lapangan. Tapi sejauh ini, hasil komunikasi kita dengan masyarakat setempat, tidak seperti yang santer terjadi sekarang ini,” tuturnya.(rif)