DPRD Mentawai Desak Dishub, Kapal Antar Pulau Dikelola Pihak Ketiga

12
ilustrasi transportasi laut. (net)

DPRD Mentawai meminta agar pengelolaan kapal antar pulau harus dilakukan dengan profesional. Salah satunya dengan menyerahkan pengelolaan ke pihak ketiga. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Mentawai, Juniarman.

Dia menilai, pemkab belum serius melepaskan pengelolaan kapal antar pulau kepada pihak ketiga. Dimana, batas waktu yang telah disepakati yakni, pada April 2021, kapal antar pulau sudah jalan dan dikelola rekanan.

”Kita menilai, Pemkab dalam hal ini Dinas Perhubungan belum serius menyerahkan kapal antar pulau kepada pihak ketiga,” ungkap kader Partai  Demokrat tersebut. Sementara, masyarakat sudah sangat berharap agar kapal cepat dan kapal lambat segera melayani layanan antar pulau di Mentawai.

Nah, lanjut dia, saat ini layanan kapal antar pulau masih tetap beroperasi. Jika tetap beroperasi, kata dia, dari mana alokasi anggarannya. ”Ini kan patut kita pertanyakan lagi. Dari mana biaya operasional kapal antar pulau serta gaji ABK (anak buah kapal, red) yang masih di kelola Dishub itu. Sementara, tahun 2021 ini, tidak ada lagi alokasi anggaran operasional untuk antar pulau, selain hibah kerjasama sebesar Rp 4,3 miliar,” katanya.

Untuk itu, DPRD mendorong Dishub sesegera mungkin menyerahkan pengelolaan kapal antar pulau kepada pihak ketiga. Sebab, kata dia, hal ini sudah diatur oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Baca Juga:  Raih Keberkahan Ramadhan, BNI Mentawai Bagikan Takjil dan Santunan

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepulauan Mentawai Alex Zalukhu menjelaskan, konsep layanan kapal lambat antar pulau dan kapal cepat, yakni, memanusiakan manusia. Selama ini, kata dia, keberadaan penumpang di atas kapal antar tidak beraturan alias bercampur antara barang dan manusia, bahkan juga hewan peliharaan.

”Nah, dari sinilah kita berpijak, bagaimana layanan kapal cepat dan kapal lambat ini bisa memanusiakan manusia. Sekarang, sudah masuk bulan April, kenapa belum juga layanan kapal cepat dan kapal antar pulau beroperasi sesuai mekanisme yang berlaku. Ada apa?,” kata dia.

Bahkan, kata dia, juga sudah disepakati, kalau ABK kapal tetap wajib dipekerjakan oleh pihak ketiga. Menurut dia, semakin lama kerja sama pengelolaan kapal antar pulau ini diserahkan ke pihak ketiga, akan semakin membahayakan terhadap keuangan daerah dalam hal pertanggungjawabannya.

”Sebetulnya, kerja sama pengelolaan ini dimulai pada tahun 2020. Namun, karena ada pandemi, baru bisa disepakati dan dialokasikan anggarannya pada tahun 2021. Paling lambat Juli belum beroperasi, kita akan panggil dinas terkait,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Mentawai Tohap Nababan yang dihubungi lewat telepon selulernya belum merespons. Sementara, Kepala Bidang Sarana dan Keselamatan Dishub Kepulauan Mentawai Ikrar Dinata yang sempat menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) menggantikan Tohap yang tengah mengikuti Diklat Kepemimpinan meminta wartawan untuk mmengkonfirmasi langsung ke pimpinan. (rif)

Previous articleJelang Puasa, Rumah Ditimpa Pohon Kelapa
Next articleHUT ke-20 POSMETRO PADANG, “Bangga dengan Sumatera Barat”