DPRD Mentawai Minta Segerakan Pengelolaan Layanan Kapal Antar Pulau

40

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Juniarman menilai, Pemkab Mentawai belum serius melepaskan pengelolaan kapal antar pulau kepada pihak ketiga.

Dimana, batas waktu yang telah disepakati yakni bulan April 2021, kapal antar pulau sudah jalan dan dikelola rekanan.

“Kita menilai, Pemkab dalam hal ini Dinas Perhubungan belum serius menyerahkan kapal antar pulau kepada pihak ketiga. Istilahnya pasrah, tapi tak rela. Sebab, sampai sekarang, belum ada kejelasan mengenai pengelolaannya,” ungkap kader Partai Demokrat tersebut.

Sementara, kata dia, masyarakat sudah sangat berharap agar kapal cepat dan kapal lambat segera melayani layanan antar pulau.

Nah, lanjut dia, saat ini layanan kapal antar pulau masih tetap beroperasi. Jika tetap beroperasi, kata dia, dari mana alokasi anggarannya.

“Ini kan patut kita pertanyakan lagi. Dari mana biaya operasional kapal antar pulau serta gaji ABK (anak buah kapal) yang masih di kelola Dishub itu. Sementara, tahun 2021 ini tidak ada lagi alokasi anggaran operasional untuk antar pulau, selain subsidi kerjasama sebesar Rp 4,3 miliar,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, DPRD mendorong Dishub sesegera mungkin menyerahkan pengelolaan kapal antar pulau kepada pihak ketiga.

Sebab, kata dia, hal ini sudah diatur oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Baca Juga:  Masjid Asyuhada Negeri Sembilan, Aktif Lakukan Pembinaan para Mualaf

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepulauan Mentawai Alex Zalukhu menjelaskan, konsep layanan kapal lambat antar pulau dan kapal cepat, yakni memanusiakan manusia.

Selama ini, kata dia, keberadaan penumpang di atas kapal tidak beraturan alias bercampur antara barang dan manusia, bahkan juga hewan peliharaan.

“Nah, dari sinilah kita berpijak, bagaimana layanan kapal cepat dan kapal lambat ini bisa memanusiakan manusia. Sekarang, sudah masuk bulan April, kenapa belum juga layanan kapal cepat dan kapal antar pulau beroperasi sesuai mekanisme yang berlaku. Ada apa?” kata dia.

Bahkan, menurutnya sudah disepakati, kalau ABK kapal tetap wajib dipekerjakan oleh pihak ketiga. Menurut dia, semakin lama kerjasama pengelolaan kapal antar pulau ini diserahkan ke pihak ketiga, akan semakin membahayakan terhadap keuangan daerah dalam hal pertanggungjawabannya.

“Sebetulnya, kerjasama pengelolaan ini dimulai pada tahun 2020. Namun, karena ada pandemi, baru bisa disepakati dan dialokasikan anggarannya pada tahun 2021. Paling lambat Juli belum beroperasi, kita akan panggil dinas terkait,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Mentawai Tohap Nababan yang telah dikonfirmasi wartawan beberapa kali, belum sedia merespons.

Kepala bidang sarana dan keselamatan Dishub Kepulauan Mentawai yang sempat menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) menggantikan Tohap yang tengah mengikuti Diklat Kepemimpinan, meminta wartawan untuk mengkonfirmasi langsung ke pimpinan. (rif)

Previous articleKasus Pertama di Mentawai, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia
Next articlePunya Potensi Besar, Bupati Paparkan Sektor Perikanan Pessel di KKP