Minimalisir Klaster Perkantoran, Pemkab Mentawai Keluarkan Edaran

12
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mentawai, Arsenius. (IST)

Menyikapi kondisi pertambahan kasus Covid-19 klaster perkantoran, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan 10 poin edaran. Hal ini untuk mencegah penularan Covid-19 di Kepulauan Mentawai.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mentawai, Arsenius mengatakan surat edaran yang dikeluarkan bupati Mentawai tersebut untuk mencegah meluasnya Covid-19 di Mentawai, terutama di klaster perkantoran.

“Poin pertama, bagi ASN yang akan keluar daerah harus dilakukan secara selektif atau urgen. Kedua, setelah kembali dari luar daerah, ASN wajib tes swab dan karantina mandiri di rumah hingga hasil swab negatif keluar. Ketiga, rapat yang akan dihadiri lebih dari 10 orang, wajib diselenggarakan melaui daring atau virtual,” ungkapnya.

Selanjutnya, ASN yang berusia 50 tahun ke atas, wajib Work From Home (WFH). Kecuali, pejabat struktural dan fungsional khusus kesehatan. Kemudian, seluruh tenaga kontrak daerah wajib WFH, kecuali tenaga kebersihan, satuan pengamanan dan tenaga kesehatan.

Lalu, ketika ada ASN yang terkonfirmasi positif, maka seluruh ASN dan tenaga kontrak wajib tes swab dan WFH hingga hasil negatif keluar. Kemudian, bagi ASN yang melaksanakan WFH tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai arahan pimpinan. Seterusnya, atasan juga diwajibkan memberikan arahan atau tugas kepada ASN yang sedang melalukukan WFH dan melaporkan melalui daring.

Baca Juga:  Indra Catri Janji Benahi Infrastruktur Kepulauan Mentawai

“Selanjutnya, atasan atau pimpinan juga diwajibkan melakukan pengawasan dan tindakan bagi ASN yang melanggar protokol kesehatan. Terakhir, pimpinan juga melaporkan kepada bupati melalui BKPSDM nama-nama ASN yang sedang melakukan WFH secara berkala, minimal 2 kali dalam 1 bulan,” pungkasnya. (rif)