Yudas: Hormati Proses Hukum, Hasil Pilkades Sidomakmur Digugat

27
Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet.(IST)

Langkah Pemkab Kepulauan Mentawai melantik Kepala Desa Sidomakmur, Shohib Senin (16/8), yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Nomor 252 Tanggal 29 Juli dinilai telah melawan aturan. Bahkan diduga ada upaya pemkab untuk menganulir dengan mengalahkan kandidat calon kades Religius.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya, Herman Boy dan Cornelius yang bernaung dalam advokat dan konsultasi hukum  Yayasan Bantuan Hukum Athena, kepada wartawan, Senin (16/8). Dia mengatakan, pihaknya, sudah melayangkan surat keberatan kepada Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 007/G.KTUN/YBHA/VIII-2021 tanggal 16 Agustus 2021 atas putusan yang merugikan kliennya tersebut.

“Ini baru tahap upaya administrasi atau keberatan sesuai Peraturan MA Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 sampai Pasal 5 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. Surat keberatan ini, kita layangkan sebagai salah satu persyaratan formil untuk langkah selanjutnya,” ungkapnya.

Menurut Herman, dalam kontestasi berdemokrasi pemenang adalah pemilih suara terbanyak. Tidak ada satupun undang-undang, atau pun Undang-Undang Desa, Permendagri, Perda bahkan Perbup yang membantah hal tersebut. Semestinya, kata dia, Pemkab Mentawai tidak serta merta menerima keberatan dari pihak yang telah dikalahkan.

“Padahal proses pilkades di Desa Sidomakmur sudah berjalan dengan semestinya. Panitia pemilihan kepala desa sudah menjalankan tugasnya dan telah menetapkan pemenang. Dimana, hal itu dibuktikan dalam berita acara perhitungan suara dan tidak ada pihak yang keberatan serta juga dibuktikan dengan penandatangan berita acara oleh saksi dan panitia sendiri,” ungkapnya.

Nah, 21 Juni 2021 ada salah satu kandidat yang keberatan dengan hasil putusan tersebut. Lalu, pada tanggal 3 Juli 2021 Panitia Pemilihan Daerah (PPD) dengan serta merta membuka kotak suara dan melakukan perhitungan suara ulang di kantor Camat Sipora Utara. Padahal, kata dia, perhitungan suara ulang di dalam Perda hanya boleh dilakukan di TPS dengan persyaratan tertentu.

Terkait sikap nantinya dari pemkab terhadap surat keberatan tersebut, bagi pihaknya tidak terlalu menjadi subtansi yang penting. Dia mengatakan, dalam waktu 10 hari, tidak ditanggapi, pihaknya akan melakukan upaya banding kepada gubernur sebagai langkah lanjutan.

Baca Juga:  101 Paket Tender Dilelang, 1 Lagi Gagal

“Setelah sepuluh hari mengajukan banding administrasi ke gubernur, barulah kita mendaftar ke PTUN. Nah, jika dalam jangka waktu tersebut, ada upaya dari pemkab untuk mencabut dan membatalkan putusannya tersebut, atau mengembalikan hak kliennya, maka, persoalan tidak perlu dilanjutkan ke proses hukum,” katanya.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kepulauan Mentawai, Serieli Bawamenewi, kepada wartawan, Senin, (16/8), mengklaim bahwa surat keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Religius kepada bupati tidaklah tepat. Dia mengatakan, semestinya, pihak Religius langsung melakukan proses hukum ke pengadilan.

“Sebab, itu sudah selesai setelah keluar SK kemarin. Semestinya, (gugatannya, red) langsung diajukan ke pengadilan, biar pelantikan Kepala Desa Sidomakmur ditunda atas pemberitahuan dari PTUN Padang,” ungkapnya.

Sebab, salah satu poin permintaan dari surat keberatan yang diajukan kepada bupati tersebut, yakni, agar menunda pelantikan Kepala Desa Sidomakmur. Namun, karena tidak ada pemberitahuan dari PTUN Padang, maka Kepala Desa Sidomakmur tetap dilantik. Meski begitu, dia tidak membantah bahwa, proses hukum di PTUN tetap bisa berlangsung meski kepala desa telah dilantik.

“Tetap boleh, hanya saja, lebih baik sebelum dilakukan pelantikan kepala desa. Makanya, dari awal saya sampaikan, kalau ada yang keberatan, silahkan langsung disampaikan gugatannya melalui PTUN,” katanya.

Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet usai pelantikan kepala desa di wilayah Sipora, Senin (16/8), di aula Bappeda Kepulauan Mentawai mengatakan, akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Salah satunya, dengan menunda pelantikan kepala desa Bukitpamewa, Kecamatan Sipora Utara yang tengah berproses di PTUN.

“Kita akan hormati seluruh proses hukum dalam sengketa pilkades di Kepulauan Mentawai. Salah satunya yang telah kita lakukan, yakni, menunda pelantikan kepala desa terpilih Desa Bukitpamewa karena sedang berproses di pengadilan,” ungkapnya. (rif)