Sembako 55,9% Masyarakat Mentawai Terganggu, Pendapatan Harian Anjlok

Kepala Bappeda Mentawai, Naslindo Sirait. (foto: ist)

Sebanyak 55,9 persen kebutuhan pokok atau sembako warga masyarakat terganggu akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian, 36,3 persen masyarakat mengharapkan pemerintah segera memberikan bantuan atas diberlakukannya sosial distancing.

Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mentawai secara online dan melalui telepon pada 15 April sampai 18 April 2020.

Partisipannya sebanyak 450 responden berusia 29 tahun hingga 60 tahun. Di antaranya, ibu rumah tangga 4,1 persen, nelayan 2,7 persen, karyawan 2,7 persen, tani 9 persen, pegawai kontrak 14,8 persen, Polri 0,7 persen, TNI 0,2 persen, wiraswasta 16,5 persen, ASN 44,8 persen, dan lainnya 4,4 persen.

Kepala Bappeda Mentawai, Naslindo Sirait menyebutkan, survei tersebut dilakukan bertujuan agar pemkab lebih efektif dan terarah dalam mengambil kebijakan pada masa pandemi korona ini.

Dengan hasil survei tersebut, pemerintah akan lebih tegas menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tapi juga harus memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat.

“Dalam masa pandemi korona ini, tentu harus mampu melihat dengan prinsip prioritas. Misalnya, masyarakat butuh masker, dan tenaga medis butuh alat pelindung diri. Dan, yang tidak kalah penting soal pangan atau sembako,” ungkapnya.

Menurut Naslindo, memberlakukan operasi pasar di tengah kondisi pandemi merupakan langkah cukup bijak. Selain itu, menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial untuk antispasi naiknya angka kemiskinan dan pengangguran dengan mengeluarkan bansos dan stimulus ekonomi lainnya.

Respons masyarakat terhadap sosial distancing atau bekerja di luar rumah masih tinggi, yakni sebesar 34,5 persen. Sebanyak 33 persen masyarakat memilih ke luar rumah saat perlu belanja ke warung saja.

Di samping itu, dampak dari kebijakan tinggal dan bekerja dari rumah juga menyebabkan pendapatan masyarakat dari kalangan pekerja atau usaha harian, menurun 73,4 persen.

“Pendapatan pekerja atau usaha harian ya, bukan pendapatan masyarakat. Jadi yang punya pendapatan tetap seperti gaji bulanan tidak masuk di sana,” tukas Naslindo.

Bagi masyarakat berpendapatan harian yang terganggu itu, kata dia, akan diberikan bantuan dan bisa mengajukan permohonan ke bank untuk menunda pembayaran cicilan kredit

Sementara memilih untuk tidak lagi berkumpul dan tidak ke luar rumah masing-masing sebesar 16,3 persen. Kemudian kesadaran masyarakat ke luar rumah menggunakan masker cukup tinggi yakni, mencapai 75,5 persen.

Tingkat kesadaran partisipan untuk tinggal di rumah selama pembatasan sosial juga cukup tinggi, yakni mencapai 95,6 persen. Kemudian dampak pandemi korona membuat pendapatan partisipan menurun sebanyak 61 persen.

Sedangkan, pendapatan partisipan yang tidak terpengaruh 38, 7 persen dan meningkat sebanyak 0,2 persen. ”

Untuk dampak pendapatan harian dengan penerapan tinggal di rumah juga sebesar 73,4 persen,” kata Naslindo.

Sementara, tidak terpengaruh akibat tinggal di rumah, yakni, sebesar 26,6 persen. Untuk kondisi pengeluaran partisipan selama tinggal di rumah juga cukup tinggi, yakni, sebesar 75,8 persen. Tidak terpengaruh sama sekali dan turun yakni 17,7 persen dan 6,5 persen.(arf)