Punya Potensi Besar, DPRD Mentawai Dorong Pembangunan Galangan Kapal 

30

Selain berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), industri galangan kapal dapat mengurangi angka pengangguran di Kepulauan Mentawai. Untuk itu, DPRD Kepulauan Mentawai mendukung Pemkab Mentawai untuk membangun industri galangan kapal.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kepulauan Mentawai, Alex Zalukhu, Kamis (22/04/2021). Dia mengatakan, industri galangan kapal akan menjadi sumber mata air di Kepulauan Mentawai jika itu dibangun.

“Kita sudah jelas daerah Kepulauan, tapi, untuk docking kapal kita masih ke daerah lain. Hal ini, juga sudah pernah saya sampaikan dengan eksekutif pada tahun 2020 lalu. Tapi, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,” ungkap politisi Partai Perindo tersebut.

Menurut dia, industri galangan kapal sangat potensial dibangun di Kepulauan Mentawai. Dibandingkan memberikan subsidi kepada lembaga usaha yang belum banyak berkembang dan memberi kontribusi untuk daerah. Dia mengatakan, upaya membangun industri galangan kapal tersebut, tidak harus besar.

“Minimal, industri perbaikan kapal atau usaha bengkel kapal. Sebab, saya dapat informasi dari salah seorang teman yang barusan docking kapal. Itu biaya docking kapalnya per hari sekitar Rp 5 juta. Nah, untuk docking kapal itu, minimal bisa memakan waktu 1 bulan. Kalikan saja, berapa uangnya itu,” katanya.

Baca Juga:  Gempa 5,8 SR Guncang Tuapejat, Arif: Situasi masih Aman

Dia mengatakan, selama ini docking kapal, baik kapal Pemda maupun kapal swasta selalu ke luar Mentawai. Sementara, Kepulauan Mentawai memiliki potensi untuk membangun galangan kapal tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa peluang ini belum mendapat respons dari pemerintah daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Mentawai, Tohap Nababan mengaku, belum pernah membahas hal tersebut bersama DPRD. Kemungkinan katanya pembahasan tersebut sebelum dirinya menjabat kepala dinas.

“Mungkin waktu jaman pak Edi, (Kadishub sebelumnya, red) sudah. Tapi, kalau masa Covid-19 ini rasanya bahas seperti ini tidak masuk karena membutuhkan anggaran besar,” katanya.

Meski begitu, dia mengakui, industri galangan kapal memiliki potensi yang baik asal dikelola dengan benar. Sebab, kata dia, pemda tidak bisa mengelola secara langsung dan harus melalui BUMD.

“Yakni, dengan skema penyertaan modal. Dan itu harus dilakukan dulu kajian studi kelayakannya. Kemudian, nantinya juga harus diusulkan melalui Dishub,” tuturnya.

Senada, Sekkab Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan yang dihubungi terpisah, mengatakan, pihaknya belum pernah membahas hal tersebut bersama DPRD. Ketika ditanya wartawan, terkait potensi galangan kapal di Kepulauan Mentawai, dia menyetujuinya. “Bisa saja,” pungkasnya. (rif)

Previous articleBerperan Strategis, BPJS Kesehatan Tingkatkan Kapabilitas Verifikator
Next articleNekat Curi HP, Pria Ini Harus Berurusan dengan Polisi