Jadi Acuan Program Sosial, Data Warga Miskin di Mentawai Harus Valid

14
Wakil Ketua Komisi II DPRD Mentawai, Ibrani Sababalat. (IST)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan lebih agresif lagi dalam memvalidasi data kemiskinan dan kerentanan sosial. Sebab, data tersebut, akan menjadi acuan dalam mengusulkan program sosial di kementerian.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Mentawai, Ibrani Sababalat dalam rapat dengar pendapat (RDP) akhir pekan lalu. Dia mengatakan, data yang valid juga menjadi pedoman terhadap masyarakat yang masih membutuhkan bantuan.

“Kita butuh data terbaru. Tidak bisa data diterka-terka begitu saja. Apalagi, ini berkaitan dengan anggaran sosial yang programnya banyak bersumber dari APBN,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DSP3A Kepulauan Mentawai, Nicholaus Sorot Ogok mengatakan, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) jumlah keluarga miskin di Kepulauan Mentawai sebanyak 16.944 KK. Sedangkan, untuk jumlah warga miskin sebanyak 65.040 jiwa.

“Ada 14 kriteria penilaian untuk menyatakan keluarga itu miskin diantaranya, dari segi pekerjaan. Kemudian kelayakan rumah dan fasilitas yang dimiliki,” ujarnya.

Dia mengatakan, sistem data yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos sering mengalami peningkatan versi. Sehingga pihaknya sering mengalami keterlambatan dalam memvalidasi data.

Baca Juga:  Empat Positif, Dua adalah Anggota Polres Mentawai

“Kalau kondisi normalnya setiap 4 bulan sekali kita koordinasi dengan Pusdatin, karena merekalah yang mengelola data secara nasional. Dalam hal peningkatan versi ini, kita mengalami keterlambatan, maka kita harus bekerja keras untuk validasi data tersebut,” pungkasnya. (rif)