Penegakkan Perda AKB, Pemkab Mentawai Fokus Sanksi Administrasi

9
ilustrasi. (net)

Menyikapi tentang sanksi Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memilih mengedepankan kepada sanksi administrasi. Hal ini, disasari karakteristik masyarakat Mentawai dan kondisi geografisnya.

“Mentawai tidak sama dengan daerah daratan. Apalagi, juga melihat kondisi geografis dan karakteristik masyarakatnya. Kita belum menerapkan sanksi pidana atau kurungan terhadap pelanggar Perda AKB,” ungkap Kepala Bagian Hukum, Serieli Bawamenewi, Rabu (23/9/2020) siang.

Dia mengatakan, sebagaimana dalam Perda AKB, untuk sanksi administrasi, ada dua kategori. Diantaranya, yakni, membersihkan fasilitas umum dan denda Rp 100 ribu. Meski begitu, dia mengatakan, bahwa, saat ini, Perda AKB tersebut, masih dalam proses di Kemendagri.

“Nah, setelah diundangkan, kita akan sosialisasikan selama 7 hari, walaupun kita sudah mulai curi star untuk mensosialisasikannya. Untuk di Mentawai, kita tidak ada kendala berarti dalam hal pelaksanaan penegakkan Perda tersebut. Karena, potensi bentrok dalam hal penindakan antara Satpol-PP Provinsi dan Kabupaten tidak ada, karena daerah kita terpisah,” ungkapnya.

Dia juga menyebutkan, bahwa, penegakkan Perda AKB tersebut, juga sudah mendapat dukungan penuh dari TNI dan Polri. Prinsipnya, jika proses di Kemendagri, Pemkab Mentawai bersama TNI dan Polri akan menegakkan Perda AKB tersebut.

Baca Juga:  Langgar Perda AKB, Tunjangan Dikurangi

Kepala Satpol-PP Kepulauan Mentawai, Dulsumarno mengatakan, bahwa, saat ini, Perda AKB masih tahap sosialisasi. Dia menyebutkan, bahwa, pihaknya belum mengedepankan sanksi pidana.

“Kita berharap, agar tidak ada sanksi pidana. Kasihan kita dengan masyarakat, mereka sudah kesulitan secara ekonomi, ditambah lagi harus menjalani sanksi pidana karena melanggar Perda AKB,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Mentawai, Jimer Munte mendukung Pemkab Mentawai dalam hal penegakkan sanksi administrasi penegakkan Perda AKB, ketimbang menerapkan sanksi pidana atau denda. Terutama dalam hal menerapkan sanksi denda bagi pelaku usaha yang melanggar Perda AKB.

“Sebab, kita tahu, dengan pelaku kondisi pelaku usaha kita di Mentawai. Modal usaha mereka, hanya Rp 5 juta, sementara, dendanya mencapai Rp 15 juta. Tentu, ini akan memberatkan masyarakat kita,” ungkapnya.(rif)