DPRD Mentawai Minta Regulasi Pilkades Serentak Dikaji Ulang

49
RDP antara DPRD dengan Pemkab Mentawai membahas regulasi terkait pilkades serentak. (IST)

DPRD Mentawai mempertanyakan perihal regulasi tentang tata cara pendaftaran dan penetapan calon kepala desa di Kepulauan Mentawai. Hal itu Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama Pemerintah Kabupaten Mentawai, Selasa (27/04/2021).

Anggota DPRD Kepulauan Mentawai, Juniarman mengatakan, ada tiga poin mendasar yang menjadi pokok pembahasan, terkait Perbup Nomor 15 tahun 2021 perubahan atas Perbup Nomor 3 Tahun 2020 dan surat edaran Bupati Nomor 800/131/BKPSDM terkait pelaksanaan pemilihan kepada desa (Pilkades) serentak tahun 2021.

Poin pertama yang dikriktik terkait skor poin bakal calon kades Perbup Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengalaman dan Jenjang Pendidikan.

“Skor poin pengalaman dan jenjang pendidikan nilainya sama. Berbeda dengan Perbup Nomor 3 Tahun 2020 yang lama yang menyatakan poin pengalaman balon kades lebih tinggi dari jenjang pendidikan. Artinya, ini membuat peluang petahana tersingkir, jika calon kades melebihi lima orang,” ungkapnya.

Menurut dia, semestinya pengalaman balon kades lebih diperhitungkan dibandingkan jenjang pendidikan. Dimana, rata-rata petahana memiliki jenjang pendidikan SMA. Sementara, banyak balon kades yang memiliki jenjang pendidikan strata satu (S-1). Sementara, mereka masih belum berpengalaman atau baru tamat kuliah.

Nah, untuk itu, kata dia, Perbup Nomor 15 tahun 2021 itu perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Bila perlu tetap memakai Perbup Nomor 3 Tahun 2020 saja.

Baca Juga:  Gempa 5,8 SR Guncang Tuapejat, Arif: Situasi masih Aman

Kemudian, terkait verifikasi balon kades yang tidak boleh terlibat partai politik yang berpedoman pada Sistim Partai Politik (Sippol). Menurut dia, verifikasi Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tersebut tidak efektif.

“Semestinya, P2KD cukup dengan meminta keterangan dari partai saja. Sebab, data kepengurusan partai hanya ada di tingkat kabupaten. Sementara, kader partai yang ada di tingkat dusun yang tidak terdata sama sekali, selain pengurus di tingkat kabupaten,” katanya.

Dia menjelaskan, partai lebih tahu siapa yang tergabung ke dalam pengurus atau tidak. Sementara, dalam Perbup Nomor 15 Tahun 2021 hanya berpatokan pada Sippol saja. Menurut dia, partai pasti lebih tau, siapa kader partai atau hanya simpatisan.

Untuk poin ketiga, terkait tenaga kontrak yang ikut maju sebagai bakal calon kepala desa. Semestinya, cukup meminta cuti kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat yang bersangkutan bekerja. Tidak perlu berhenti sebagai tenaga kontrak daerah. Sementara, dalam edaran bupati mewajibkan tenaga kontrak harus mengundurkan diri.

“Nah, kenapa Perbup bertentang dengan edaran Bupati. Sementara, dalam Perbup Nomor 15 sudah dijelaskan, tenaga kontrak yang maju sebagai balon kades cukup mengajukan surat permohonan cuti, bukan mengundurkan diri,” katanya.

Terkait RDP tersebut, Sekkab Mentawai, Martinus Dahlan, mengatakan akan menyampaikan hasil RDP tersebut kepada kepala daerah. (rif)

Previous articlePenuhi Kebutuhan BBM Masyarakat, Pertashop Segera Hadir di Mentawai
Next articleDPRD Mentawai Dukung PLN Sumbar Perluas Jaringan Listrik di Mentawai