Dimulai Hari Ini, Wako Orang Pertama Didata Petugas PK 2021

16

Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran Datuak Paduko Malano menjadi orang pertama yang didata untuk Pendataan Keluarga 2021 (PK 2021) di Kota Padangpanjang.

Pendataan yang digelar 1 April hingga 31 Mei itu, dimulai secara simbolis di Rumah Dinas Walikota, Kamis pagi (01/04/2021).

Puluhan pertanyaan dari tim pendata yang dilakoni kader Keluarga Berencana (KB), dijawab tuntas Fadly Amran. Jawaban atas pertanyaan petugas pendata tersebut, langsung diinput melalui aplikasi smartphone yang sudah ditetapkan BKKBN Pusat.

Pada kesempatan itu, Fadly mengimbau masyarakat yang didatangi petugas pendata PK 2021 supaya memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

“Keluarga adalah bagian fundamental dalam masyarakat, agama dan negara. Negara menjamin dan melindungi setiap warganya untuk mendapatkan haknya. Pendataan keluarga ini dilakukan dalam usaha melindungi dan memenuhi hak tiap warga negara, termasuk keluarga,” ujar Fadly.

Dijelaskan Fadly, PK 2021 penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.

Baca Juga:  Tewas Kecelakaan, Anggota DPRD Padangpanjang Dilepas di Gedung Dewan

“Pendataan ini dilakukan untuk validasi data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik berdasarkan data yang akurat,” kata Fadly lagi.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA), Osman Bin Nur, mengatakan, PK 2021 nantinya menghasilkan data mikro keluarga secara by name, by address sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan.

“PK 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan program pembangunan lainnya,” paparnya.

Dikatakan Osman, pendataan keluarga dilakukan serentak setiap lima tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. BKKBN melakukan pendataan keluarga sebagai amanat UU 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah (PP) No 87 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. (rel)

Previous articleDiikuti 58.090 KK, Bupati Ajak Warga Sukseskan Pendataan Keluarga
Next articleKomandan Satuan TNI mesti Rajin Silaturahmi, Aqua: Dahsyat Hasilnya