Pemko Padangpanjang Bentuk Satgas PPVC Tingkat Kelurahan

Wali Kota Padangpanjang, Fadly Amran serahkan bantuan. (Foto: Diskominfo)

Pemko Padangpanjang memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pembentukan Satuan Gugus Tugas (Satgas) di setiap kelurahan.

Wali Kota Padangpanjang, Fadly Amran menyebut kebijakan PSBB di kota berjuluk Serambi Mekkah itu harus diperpanjang sesuai arahan Pemprov Sumbar hingga 29 Mei mendatang. Hal ini mengingat seiring pertambahan jumlah warga yang tercatat berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG), sebagai hasil dari proses tracking klaster medis positif Covid-19 dan ODP karantina BBI.

”Selain jumlah pasien positif bertambah, jumlah OTG hasil dari tracking yang dilakukan tim saat ini sudah tercatat 522 orang. Ini tentu harus kita sikapi tegas, salah satunya dengan membentuk satgas di kelurahan-kelurahan. Selain itu Kota Padangpanjang termasuk salah satu kota yang harus memberlakukan perpanjangan pelaksanaan PSBB,” ujar Wako Fadly didampingi Sekretaris Kota (Sekko) Sonny Budaya Putra, Selasa (5/5).

Fadly mengatakan, dibentuknya Satgas Percepatan Penanganan Virus Corona (PPVC) di tingkat kelurahan tersebut guna memperketat pengawasan di kawasan pemerintahan terkecil. Termasuk diperankannya tokoh unformal di lingkungan RT diyakini akan lebih memperketat pengawasan pelaksanaan PSBB.

”Melalui Satgas PPVC Kelurahan ini, akan mempersempit ruang gerak masyarakat kita yang selama ini kurang terpantau. Termasuk sejumlah warga yang menjalani tahapan isolasi atau karantina mandiri, ini juga akan lebih terawasi,” tegas Fadly.

Ditegaskannya, pengetatan pelaksanaan PSBB juga akan diikuti pembentukan dua posko pengawasan di dua titik jalur alternatif di parbatasan. Masing-masing posko akan didirikan di kawasan Lubuk Matakucing Kelurahan Pasarusang dan Simpang Fly Over Kelurahan Bukitsurungan.

“Dua jalur alternatif yakni di Kelurahan Gunuang jalur ke Nagari Andaleh, Gantiang jalur ke Paninjauan dan Gajahtanang Ekorlubuk jalur ke Nagari Tambangan dan Ladanglaweh. Ini termasuk yang kita tegaskan untuk tidak terlepas dari pengawasan terhadap transmisi masyarakat,” ucapnya.

Sekko Padangpanjang Sonny pada kesempatan itu menambahkan, pembentukan Satgas PPVC di tingkat kelurahan diyakini sangat efektif dan saat ini tengah dilakukan proses melalui kecamatan dan kelurahan. Setiap anggota Satgas tersebut dikatakannya, akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) guna memperkuat pertanggungjawaban sebagai satuan tugas.

”Meski selama ini ini Satgas di kelurahan telah terbentuk, namun kali ini akan menunjuk sejumlah unsur dan di-SK-kan melalui BPBD. Ini kita lakukan agar satuan ini dapat bekerja lebih terkoordinir secara berjenjang. Dan tentunya seperti disampaikan Pak Walikota, mereka juga akan diberikan insentif,” tutur Sonny. (wrd)