Kepala Dinas Dikbud Padangpanjang: Zonasi Kebijakan ‘Banci’

36

Ketidaksepadanan jumlah kelulusan peserta didik SMP di Padangpanjang dengan daya tampung SMA yang ada, ratusan anak domisili terjauh dalam zonasi yang ditetapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi terancam tidak diterima sekolah tujuan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap II ini.

Kacabdin UPT Bukittinggi, Mardison menjelaskan zonasi wilayah cakup terhadap sekolah tujuan sesuai kesepakatan usulan rapat MKKS SMA se Padangpanjang bersama lurah dan camat kota setempat, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar berlandaskan Permendikbud nomor 2 tahun 2021 tentang PPDB dan Pergub Sumbar nomor 12 tahun 2021 tentang zonasi.

“Zonasi ditetapkan bersama antara kepala sekolah, lurah dan camat, yang kemudian diusulkan ke Disdik Sumbar. Namun diluar penetapan zonasi ini, lulusan SMP yang ada dipastikan tidak akan tertampung seluruhnya di SMA yang ada di Padangpanjang. Maka anak dengan jalur zonasi, akan terdepak jika sekolah penuh karena berada di jarak paling jauh dari sekolah tujuan,” beber Mardison, Selasa (6/7/2021), sembari menyebut dapat melirik sekolah kejuruan jika tidak ingin swasta.

Terkait dengan adanya peluang kosong di sekolah tujuan luar zonasi, Mardison mengaku untuk saat ini belum dapat menjawab karena menyangkut kebijakan. “Saat ini PPDB Tahap II belum selesai. Saya juga tidak bisa menjawab meski kemungkinan itu ada,” jawab Mardison melalui seluarnya.


Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padangpanjang, M Ali Thabrani membenarkan seluruh lulusan SMP dan MTs negeri dan swasta yang ada tidak akan terakomodir dengan ketersediaan daya tampung SMA di kota berjuluk Serambi Mekkah itu karena penerapan persentase zonasi di level paling bawah.

Dikatakannya provinsi menetapkan pada PPDB kali ini dengan presentase kuota paling sedikit, yakni hanya 50 persen. Sedangkan sisanya 15 persen bagi jalur afirmasi diperuntukan bagi keluarga kurang mampu dan disabilitas, 5 persen untuk anak ikut perpindahan tugas orangtua, 2 persen untuk jalur prestasi lomba non akademik, 3 persen prestasi lomba akademik dan 25 persen untuk jalur prestasi nilai rapor.

“Secara total lulusan SMP kita dengan KK Padangpanjang sebanyak 929 orang, diyakini dapat tertampung di SMA karena sejumlah kecil ada yang berminat ke SMK. Namun karena penetapa zonasi tidak berdasarkan potensi jumlah anak di suatu kelurahan, serta angka presentase di garis paling rendah sebesar 50 persen, risikonya banyak anak yang tidak bisa masuk ke sekolah tujuan,” ungkap Thabrani ketika dikonfirmasi terpisah.

Menyikapi hal tersebut, Thabrani mengaku pihaknya telah mengkonformasi ulang ke Disdik Sumbar untuk merevisi penetapan zonasi dengan pemilahan kelurahan tersebut. Namun hal ini dikatakannya, pihak dinas terkait menjawab kelurahan irisan zonasi tidak tertampung lagi oleh sistem yang digunakan. Kesempatan itu dirinya juga menilai penerapan sistem zonasi untuk alasan pemerataan sebagai kebijakan yang banci. Pasalnya hanya diterapkan sepihak untuk peserta didik, namun tidak turut pemerataan penempatan guru.

“Kelurahan Bukitsurungan sebagai kelurahan zonasi sekolah tujuan SMA Negeri 3, adalah domisili terjauh yang teracam sejumlah anaknya tidak bisa masuk jika kuota sudah penuh. Sementara meski SMA Negeri 2 masih kosong, juga tidak bisa diisi anak Bukitsurungan yang notabene lebih dekat dengan SMA Negeri 2, karena terikat dengan SK Gubernur. Ini bukan pemerataan namanya, jika tidak disertai zonasi guru sesuai domisilinya,” tutur Thabrani.

Sementara itu informasi terakhir data Disdikbud Padangpanjang dari kepala sekolah SMA, jumlah daya tampung secara keseluruhan hanya bersisa untuk 108 orang lagi. “Masing-masing 8 orang untuk SMA Negeri 1, 35 orang SMA Negeri 2 dan 65 orang di SMA Negeri 3. Kita berharap jika nantinya masih ada kuota kosong, anak-anak yang domisili terdekat dengan sekolah bisa mengisinya meski tidak dalam zonasi sekolah tujuan,” pungkas Thabrani.

Salah seorang warga Kelurahan Bukitsurungan, Dasril, 47, menilai kebijakan zonasi sekolah yang tidak mengacu pada kuantitas angka kelulusan sekolah kelurahan tersebut telah mengotakkan sejumlahnya menjadi warga terbuang. Pemko Padangpanjang dikatakannya, telah salah jika tidak turut serta menetapkan kelurahan cakupan dan irisan zonasi sekolah tujuan berdasarkan data.

“Jika pihak kelurahan dan camat ikut dalam rapat penetapan zonasi, kenapa ketidakproporsionalan penetapan zonasi ini terjadi. Bagai mana dengan kami di Kelurahan Bukitsurungan sebagai daerah terjauh dari zonasi sekolah tujuan ke SMA Negeri 3. Apakah pihak Pemko tidak tahu kalau SMA Negeri 2 lebih dekat. Minimal untuk berjaga dari kuota penuh di SMA 3, SMA 2 bisa sebagai zona irisan,” ucap Dasril menyesalkan. (wrd)