Ini Alasan Padangpanjang jadi Daerah PPKM Darurat

96

Masuknya Padangpanjang sebagai daerah PPKM Darurat bersama Kota Padang dan Bukittinggi, terus menuai protes dan pertanyaan dari berbagai kalangan karena notabene berada di zona orange mendekati kuning.

Makin hebohnya lagi pasca Kota Solok yang semula masuk dari 4 daerah di Sumbar tidak lagi tercantum, dinilai sabagai bentuk lemahnya kebijakan Pemko Padangpanjang dalam menyikapi inforasi dari pemerintah pusat tersebut. Hal ini tidak terlepas belum adanya informasi yang kongkrit (jelas) terkait dengan indikator penetapan daerah pemberlakuan PPKM Darurat tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padangpanjang, Nuryanuwar mengaku sejauh ini belum ada petunjuk resmi secara tertulis dari pusat, provinsi hingga ke kabupaten dan kota. Namun berdasarkan keterangan dari Satgas Provinsi, indikatornya berkaitan dengan persentase kasus per 100 ribu penduduk.

Dikatakannya berupa persentase terkonfirmasi positif, pasien positif dirawat inap, pasien positif meninggal dan ketesediaan tempat tidur pasien covid di rumah sakit (BOR), serta perbandingan jumlah tracking pers satu kasus. Berdasarkan lima indikator tersebut, Padangpanjang masuk dalam tiga indikator berupa persentase jumlah dirawat, tracking dan BOR.


“Indikator kasus pasien covid di rawat per 100 ribu penduduk, Padangpanjang dengan 17 kasus per 53 ribu penduduk mencapai 0,03 persen atau sama dengan batasan maksimal darurat ditetapkan pusat. Sedangkan untuk BOR yang ditetapkan pusat sebesar 60-80 persen, dengan hanya memiliki 35 tempat tidur, persentase keterpakaiannya sudah 62,5 persen,” beber Nuryanuwar.

Demikian juga terkait dengan rendahnya capaian traget tracking secara nasional, yang diatur per satu kasus minimal harus 15 orang. Sedangkan untuk 51 kasus terkonfirmasi positif di Padangpanjang, yang semestinya hasil tracking sebanyak 765 orang hanya tercapai 64 orang. Sementara untuk indikator persentase kasus terkonfirmasi 150 per 100 ribu penduduk (0,15 %), Padangpanjang dengan 51 kasus per 53 ribu penduduk masih 0,096 persen dan 0 persen untuk kasus 5 orang meninggal per 100 ribu penduduk.

“Hal ini disebabkan minimnya informasi dari orang terkonfirmasi positif, berkaitan rantai kontak langsung dengan orang lainnya. Temuan kita di lapangan, banyak juga yang enggan melaporkan diri ke tenaga kesehatan kalau mereka pernah kontak langsung dengan orang terkonfirmasi positif. Ini yang harus kita pahami agar bisa keluar dari status PPKM Darurat,” jelasnya. (wrd)