Mulai 12 Juli, PPKM Darurat Diterapkan Kota Padangpanjang

41

Pascapengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sepekan belakangan, Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang, DPRD dan Forkompinda gelar rapat evaluasi dan sikapi instruksi penerapan PPKM Darurat di Aula Lantai III Balaikota setempat, Sabtu (10/7/2021).

Wali Kota Padangpanjang, Fadly Amran bersama Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres AKBP Apri Wibowo dan Dandim 0307 Tanahdatar, Letkol Inf Wisyuda Utama sepakat mengikuti instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan Permendagri nomor 17 Tahun 2021 terkait penerapan PPKM Darurat di kota berjuluk Serambi Mekkah itu.

“Seperti diketahui, kita merupakan salah satu daerah di Sumbar yang termasuk dalam penerapan PPKM Darurat berdasarkan indikator yang disampaikan Pemerintah pusat. Melalui rapat lengkap bersama DPRD dan Forkompimda, kita akan memberlakukan mulai 12-20 Juli mendatang. Karena itu kita imbau masyarakat mematuhi ketentuan PPKM ini, agar tidak terjadi perpanjangan PPKM dan kondisi bisa kembali pulih,” ucap Wako Fadly.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPRD Padangpanjang, Mardiansyah menilai ini suatu kebijakan yang harus diikuti daerah dalam upaya pencegahan peningkatan risiko merebaknya wabah Covid-19 di Padangpanjang. Karena itu diimbau kepada masyarakat, agar mendukung kebijakan penerapan PPKM ini demi kebaikan bersama secara umum.


“Daerah wajib menjalankannya, karena sanksi pusat tidak main-main bagi daerah yang mengabaikan instruksi Permendagri ini. Sisi lainnya, dukungan masyarakat akan sangat menentukan pemberlakukan PPKM Darurat ini ke depannya. Apakah diperpanjang atau tidak,” tutur Mardiansyah.

Sementara itu Sekretaris Kota (Sekko) Padangpanjang, Sonny Budaya Putra mengungkapkan dalam kesepakatan penerapan PPKM Darurat ini akan diberlakukan pendirian posko penyekatan di sejumlah titik guna mengontrol mobilitas masyarakat dari dalam dan luar Padangpanjang.

“Secara tekhnisnya akan segera kita bahas setelah ini, dengan melibat tim gabungan seperti TNI, Polri, BPBD, Satpol PP dan tenaga kesehatan serta sejumlah lainnya. Penerapan aturan mengacu pada Permendagri tersebut, yang mana dalam perubahannya terlihat untuk layanan di rumah makan tidak lagi dibatasi jam operasionalnya. Hanya saja, pelayanan diperbolehkan khusus take away atau pesan antar atau dibawa pulang. Tidak diperbolehkan layanan makan di tempat,” beber Sonny.

Sedangkan Dandim 0307 Tanahdatar, Letkol Inf Wisyuda Utama terkait BKO sebanyak 80 personil dari Yonif 131 Payakumbuh menyebut masih berupa konsep dari batalyon setempat. Namun untuk saat ini, pihaknya mengaku masih menunggu perintah dari Kodam dan Korem terkait dengan pelaksanaannya.

“Ini masih konsep atau rencana, sementara belum ada perintah langsung dari pimpinan. Hal ini ditujukan guna mendukung Pemko Padangpanjang dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di kota ini,” jawab Wisyuda. (wrd)